Ibu Kota Negara
Kemenkeu akan Kucurkan Rp 46 T ke PUPR untuk IKN, Apa Saja yang Akan Dibangun Duluan di Kaltim?
Kementerian Keuangan akan mengucurkan dana Rp 46 T ke Kementerian PUPR untuk IKN. Apa saja yang akan dibangun duluan di Sepaku, PPU, Kaltim?
lihat foto
Sementara bidang perumahan, akan dibangun belakangan karena sudah banyak teknologi yang dapat mempercepat konstruksinya.
"Kalau bangun perumahan itu 2,5 bulan bisa selesai, itu cepat. Sekarang sudah banyak teknoologi," sambung Zainal.
Terkait anggaran pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 46 triliun, Kementerian PUPR saat ini sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kita sudah melakukan pembahasan dengan teman teman Kemenkeu, sedang berproses," tambahnya lagi.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menghitung sejak awal apabila dilakukan adjustment (penyesuaian) dan telah didukung oleh Kemenkeu.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana sebesar Rp 46 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara kepada Menkeu Sri Mulyani pada periode 2022-2024.
Baca juga: Kekhawatiran Softbank hingga Mundur dari IKN dan Alihkan Investasi ke Sumbar, Kata Kepala Otorita
Dana yang diminta Kementerian PUPR nantinya akan diperuntukan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti kantor presiden dan wakilnya, gedung parlemen baru, hingga infrastruktur dasar seperti jalan.
"(tahun) 2022 sampai 2024 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu kantor presiden, kantor wakil presiden, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp 46 sekian triliun," terang Basuki, Rabu (26/1/2022).
Pemetaan Potensi Rawan Bencana di Sekitar IKN
Pemetaan potensi bencana di Ibu Kota Negara (IKN), tepatnya sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), masih dalam batas aman.
Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kaltim, Yudha Pranoto seperti dikutip dari TribunKaltim.co ,ketika ditanya terkait peta sebaran daerah rawan bencana di sekitar IKN.
Dari yang didapati pihaknya, persoalan banjir misalnya, di sekitar IKN masih dalam batas aman.
Pasalnya perhitungan yang dilakukan bukan hanya dari pihaknya, namun pemerintah pusat yang mendatangkan beberapa ahli mitigasi bencana termasuk BNPB serta pihak terkait lain agar perhitungannya lebih matang.
"Daerah IKN sudah mengalami proses yang begitu detail," ucapnya, Rabu (23/3/2022).
"Jadi kalau soal banjir, sementara ini di daerah IKN masih dalam batas-batas aman," imbuhnya.
