Ibu Kota Negara
Tanggapi Isu Crowdfunding Pembangunan IKN, Hadi Mulyadi: Beritanya Masih Simpang Siur
Skema pendanaan crowdfunding atau urun dana yang ditawarkan jadi alternatif pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Penulis: Mohammad Fairoussaniy |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Skema pendanaan crowdfunding atau urun dana yang ditawarkan jadi alternatif pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Ini disampaikan Ketua Tim Komunikasi IKN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sidik Pramono.
Crowdfunding digadang-gadang menjadi alternatif pembiayaan yang melibatkan masyarakat luas untuk ikut bersama membangun IKN Nusantara yang kini tengah dalam persiapan
Menanggapi ini, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menanggapi bahwa rencana crowdfunding juga masih belum pasti.
"Kan beritanya masih simpang siur, memang soal dana dari dulu kan belum fix ya itu kita sadari ya, harapannya ada investasi," ucapnya, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Harga Lahan di IKN Nusantara Naik 10 Kali Lipat, Menteri ATR/BPN Pantau Spekulan
Baca juga: Menteri LHK Sebut Ada Flora Fauna yang Perlu Dilindungi di Kawasan IKN, tapi Tidak Ada Orangutan
Meski di beberapa kesempatan pemerintah pusat sudah mengatakan dana bersumber dari APBN bakal ikut mendorong rencana pembangunan IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim ini.
Wagub Kaltim sendiri mengatakan, jalani saja apa adanya dalam artian ikut apa keputusan pemerintah pusat terkait urusan pembangunan IKN yang kini terus dalam progres.
"Kita ikuti keputusan pemerintah (pusat) terkait pembangunan IKN," tutur Hadi Mulyadi.
Menyinggung jika ada kemungkinan nanti pemerintah pusat ujug-ujug meminta Kaltim ikut membantu membangun fasilitas pendukung IKN, dengan menggunakan dana APBD, Hadi Mulyadi mengatakan, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena seluruh pembiayaan pemerintah pusat yang menentukan.
Baca juga: 4 Kategori Sayembara IKN Nusantara, Istana Wapres Sampai Bangunan Peribadatan
"Dananya kan dari pusat, yang sekarang saja dana kita terbatas bagaimana kita membantu, bukan tidak mau membantu, tetapi tidak mungkin (ikut dibebankan ke APBD Kaltim)," ujarnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
