Lembaga Budaya dan Adat Kutai Dukung Pembangunan IKN, Berharap Tetap Menjunjung Petuah Leluhur

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah dan DPR RI sudah memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Apakah pembangunan IKN Nusantara ini kebetulan atau keharusan sudah tidak penting. Dan, sebagai anak bangsa kita wajib mendukung.

Demikian dikemukakan Ketua Lembaga Budaya dan Adat Kutai Kota Balikpapan, Abdul Rachim, HKA saat diwawancarai Tribun di kediamannya, Kamis (31/3/2022).

Namun menurutnya, ada hal-hal yang patut menjadi perhatian khusus, terutama hak adat dan budaya, karena IKN Nusantara merupakan simbol bangsa dan Negara.

“IKN merupakan jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Peneliti Sosial Ekonomi Unmul: Pembangunan IKN Kebijakan Strategis Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dengan hadirnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Abdul Rachim berharap pemerintah memberikan tempat yang layak bagi masyarakat lokal.

Tidak kalah pentingnya adalah pendidikan, ekonomi, dan budaya harus ditingkatkan.

Dalam proses pembangunan IKN Nusantara lanjut Abdul Rachim perlu melibatkan kontraktor lokal, dan simbol budaya yang merupakan kekuatan jiwa bangsa Indonesia.

Tokoh masyarakat Kutai ini juga meminta pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat lokal yang memiliki kemampuan bisa masuk struktur Otorita IKN.

“Tokoh-tokoh local yang kapabel dan memiliki potensi perlu mendapat kesempatan berkarir di bidang pemerintahan pusat, dalam hal ini Otorita IKN Nusantara,” jelasnya.

Baca juga: Pakar Hukum Uniba: Pemerintah Harus Beri Perhatian Khusus Terhadap Status Lahan Sekitar IKN

Ini merupakan bagian dalam mengembangkan sumber daya masyarakat (SDM) daerah sebagai penyeimbang dan penyangga budaya lokal di wilayah IKN, Kaltim pada umumnya.

Apalagi Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia, ini bisa menjadi kekuatan sebagai penyatu anak bangsa.

Bagaimana agar SDM lokal bisa bersaing dengan pendatang dari luar ketika IKN Nusantara sudah terbangun?

Abdul Rachim mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan pemimpin-pemimpin baru melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan SDM lokal.

Peningkatan daya saing meliputi ekonomi, politik, budaya atau pembelajaran tentang hukum, masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah daerah.

Baca juga: Rektor Uniba Dr Isradi: Pembangunan IKN Nusantara, Strategi Jitu untuk Bangkitkan Ekonomi Indonesia