Ibu Kota Negara

Pakar Hukum Uniba: Pemerintah Harus Beri Perhatian Khusus Terhadap Status Lahan Sekitar IKN

Pembangunan IKN Nusantara di lokasi tanah negara dan tanah hutan produksi, sehingga tidak ada istilah jual beli tanah di lokasi IKN

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Pakar Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Piatur Pangaribuan, SH, MH 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dimulai, dan diawali dari titik 0 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Pembangunan IKN Nusantara di lokasi tanah negara dan tanah hutan produksi, sehingga tidak ada istilah jual beli tanah di lokasi IKN.

Yang menjadi kekhawatiran terjadinya konflik agraria atau kepemilikan lahan justru di daerah sekitar kawasan IKN Nusantara.

Meskpun Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang adanya transaksi jual beli lahan di sekitar IKN.

Tujuan keluarnya Pergub sebagai upaya untuk menghindari dan mengantisipasi, agar tidak terjadi kerugian di antara masyarakat dalam hal jual beli lahan di sekitar IKN.

Baca juga: Pelayanan Publik di Jakarta akan Sama meski Ibu Kota Negara Dipindah ke Kalimantan Timur

Baca juga: Kementerian Keuangan Setuju Kucurkan Rp 46 Triliun Bangun Ibu Kota Negara

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Efek Bagi Jakarta Kemacetan akan Berkurang

Pakar Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Piatur Pangaribuan, SH, MH menyatakan, terkait persoalan agraria, Badan Pertanahan Negara (BPN) maupun pemerintah daerah tidak membabi buta membuat aturan.

Hal ini bisa mengakibatkan masyarakat lokal stagnasi dalam meningkatkan atau membuat surat tanahnya.

Menurut mantan Rektor Uniba ini, perlu penjelasan teknis ke pejabat-pejabat level bawah menyikapi Pergub Kaltim dan surat dari Kanwil BPN Kaltim tersebut.

Pasalnya, pejabat yang mengurusi tanah memaknai sangat sempit, seolah-olah tidak bisa mengurus surat tanah milik masyarakat lokal.

“Yang tidak boleh kan jual belinya, meskipun sebenarnya hal ini juga pemerintah telah mencampuri hak keperdataan masyarakat. Namun, karena tujuan baiknya untuk masyarakat agar tidak terjadi penjualan tanah secara masif keberadaan Pergub bisa dimaklumi,” jelas Piatur saat diwawancarai pada Minggu (27/3/2022).

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved