Pengamat Dukung Langkah Presiden Larang Menteri Gaungkan Jokowi 3 Periode

TRIBUNKALTIM.CO- Pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai apa yang disampaikan Jokowi, merupakan langkah guna memutus spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Ini langkah maju untuk mengamputasi spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode," kata Adi saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Apdesi Serukan Jokowi 3 Periode, Komisi II DPR RI Minta Mendagri Beri Sanksi, Tito Karnavian Menolak

Baca juga: Mendagri Sebut Dukungan Apdesi Untuk Jokowi Tiga Periode Hanya Aspirasi Bukan Politik

Baca juga: Mendagri Diminta Beri Sanksi Kades Yang Dukung Jokowi Tiga Periode

Adi juga menyebut setidaknya apa yang disampaikan Jokowi yang secara tegas melarang menterinya menimbulkan polemik di masyatakat.

Bahkan, ia menilai justru membuat Presiden Jokowi makin tak populer dan cenderung mendapat respon negatif publik.

Ia pun menilai, akan semakin tegas jika Presiden Jokowi mengancam para menterinya diberhentikan jika kembali menyerukan penundaan pemilu.

"Akan semakin mantap jika Jokowi mengancam memberhentikan menterinya yang ngeyel bergerilya kampanye penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," ucap Adi.

"Biar publik 1000 persen yakin bahwa Jokowi marah dengan ulah pembantunya itu," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Baca juga: Mata Najwa Sorot Deretan Gelar yang Pernah Disematkan untuk Jokowi, Warganet Heboh Harga Mahal

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.