Gedung DPRD Kaltim Digeruduk Mahasiswa, Tuntut Penolakan Kenaikan BBM, PPN dan Wacana Tiga Periode 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mahasiswa gabungan dari berbagai organisasi menamakan diri Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) datang menggeruduk Kantor DPRD, Rabu (6/4/2022) kemarin sore.

Kedatangan ratusan mahasiswa dari berbagai almamater ini menuntut wakil rakyat untuk tegas bersuara melihat kondisi masyarakat yang kini dirundung dengan berbagai kebijakan yang malah dianggap merugikan.

Tiga tuntutan massa aksi, yakni menolak tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Pengeras suara, bendera serta banyak spanduk dibentangkan di depan gerbang utama akses masuk DPRD Kaltim.

Kenaikan BBM dinilai tidak relevan karena di saat kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda serta gejolak pemulihan perekonomian yang tengah dibangun belum maksimal ini, tentu tidak bisa ditolerir.

Baca juga: Harga Pertalite Tidak Naik, Pertamina Belum Dapat Arahan Pemerintah untuk Menaikkan

Baca juga: Harga Pertalite per Liter, Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan, Pertamina Ungkap Stok & Kuota

Adanya dana yang terkumpul dari kenaikan BBM dan PPN juga dituding akan dipergunakan pemerintah untuk terus memuluskan wacana penundaan Pemilu serta pertambahan masa jabatan Presiden.

"Karena saya meyakini dana tersebut akan digunakan untuk penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," tuding Humas Aksi, Arya Yudistira saat ditemui, Rabu (6/4/2022).

Tuntutan mahasiswa juga ini sejatinya ingin disuarakan langsung kepada DPRD Provinsi Kaltim.

Mereka ingin dapat ditemui berdialog dan diskusi tentang tuntutan yang dibawa.

"Harapannya pihak DPRD Kaltim dapat memberikan sikap secara tegas terkait tuntutan kami," ujar Arya Yudistira.

Apabila DPRD Kaltim tidak bersikap, massa aksi akan kembali datang untuk melakukan aksi lanjutan.

Baca juga: Pemerintah Masih Kaji Kenaikan Harga BBM Petralite dan LPG 3 Kg

"Kami akan membuat aksi lanjutan dan melibatkan massa lebih banyak," ucapnya.

Menyinggung terkait perwakilan Anggota DPRD Kaltim yang sempat akan menemui pihak massa aksi namun ditolak, Arya Yudistira mengemukakan alasannya.

Pihak massa aksi hanya ingin bertemu dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kaltim.

"Kami ingin bukan perwakilan yang menemui, tapi langsung unsur pimpinan lembaga ini (DPRD Kaltim)," tuturnya.