Mendagri Ingatkan Politik Identitas dan Sara di Pemilu 2019 Harus Jadi Pelajaran

TRIBUNKALTIM.CO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan, bahwa peristiwa Pemilu tahun 2019 lalu, harus menjadi pelajaran.

Dimana, waktu kampanye yang hanya 7 bulan menimbulkan politik identitas dan politik sara di masyarakat.

Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/4/2022).

"Kemudian yang kedua adalah aman. Nah aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar dari tahun 2019 masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik SARA yang keluar itu rawan," kata Tito.

"Dalam ilmu security, sudut pandang keamanan setiap pembelahan, perbedaan akan mengandung potensi konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tidak saling menghancurkan," terangnya.

Tito juga berharap, pemilu 2024 memberikan rasa aman bagi penyelenggara. Dimana, berkaca pada kejadian petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit pada Pemilu 2019 lalu.

Baca juga: Ketua KPU RI Sebut Anggaran Pemilu Serentak Rp 76 Triliun Masih Bisa Ditinjau Ulang

Baca juga: Jokowi Marah soal Isu Tunda Pemilu yang Bikin Gaduh tapi Lalu Beri Luhut Tambahan Jabatan Baru

Baca juga: Golkar Tegaskan Dukung Pemilu 2024 Sesuai Jadwal, Nurul Arifin: Kami Siap Bertarung

"Kita perlu membuat perencanaan yang betul-betul matang pada semua tahapan agar hal itu tidak terulang lagi jadi aman bagi penyelenggara," jelas Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sejumlah saran kepada KPU dan Bawaslu dalam melakukan tahapan serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Tito berharap, bahwa Pemilu 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar dan aman.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/4/2022).

"Kemudian yang kedua adalah aman. Nah aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar dari tahun 2019 masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik SARA yang keluar itu rawan," kata Tito.

"Dalam ilmu security, sudut pandang keamanan setiap pembelahan, perbedaan akan mengandung potensi konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tidak saling menghancurkan," terangnya.

Tito juga berharap, pemilu 2024 memberikan rasa aman bagi penyelenggara. Dimana, berkaca pada kejadian petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit pada Pemilu 2019 lalu.

"Kita perlu membuat perencanaan yang betul-betul matang pada semua tahapan agar hal itu tidak terulang lagi jadi aman bagi penyelenggara," jelas Tito.

"Ada beberapa mungkin saran dari pihak pemerintah dalam rangka penyusunan jadwal, tahapan dan program, yang pertama pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar dan aman," kata Tito.