Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sebut Pembiayaan IKN Nusantara Bisa Kelar 1 Tahun, Bagaimana Caranya?

"Kalau saya ditanya untuk membangun ibu kota negara, gaji saya dipotong Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu dalam sebulan, saya gak keberatan. Ini konsep crowdfunding yang kita mau sampaikan, pengumpulan ini. Sesuai dengan tingkatannya," ungkap Sabaruddin.

Jika dihitung-hitung, pengumpulan dana sumbangan dari kalangan ini saja dalam satu tahun bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca juga: Crowdfunding IKN Nusantara Tuai Polemik, Rachmat Gobel Pastikan Jepang Tak Mundur dari IKN

Opsi kedua, menyasar kalangan masyarakat luas.

Caranya, kata Sabaruddin, bisa melibatkan pelanggan data seluler, pelanggan PLN, hingga konsumen BBM kendaraan.

"Bayangkan pengguna provider jasa telekomunikasi di Indonesia ada berapa. Telkomsel saja sudah 150 juta pengguna, kemudian XL itu 45 juta pengguna, ditambah Indosat 34 juta, Tri 17 juta pengguna, Smartfren 7 juta. Totalnya itu sudah 253 juta pengguna seluler. Kalau itu diminta (urunan), dititip katakanlah hanya Rp 2 ribu saja tiap bulan, maka dalam setahun sudah mengumpulkan sekitar Rp 6 triliun. Itu baru satu kali transaksi, belum lagi isi ulang, belum orang mengisi voucher dan yang lain-lain," tutur Sabaruddin.

"Belum lagi penggunaan jasa PLN. Data pelanggan yang memakai jasa PLN itu ada sekitar 81 juta orang. Andai kita titip saja Rp 2 ribu per bulan, maka setahun juga bisa dapat triliunan rupiah.

"Kemudian berapa pengguna kendaraan di Indonesia yang menggunakan BBM. Misalkan kita pungut 500 perak saja perliter, maka satu hari sudah berapa, satu minggu, satu bulan, hingga setahun, juga bisa mengumpulkan triliunan rupiah," bebernya.

Baca juga: Bahlil Beber Minat Para CEO Dunia Investasi di IKN Nusantara, Ditawarkan di Swiss

Selanjutnya, opsi ketiga menyasar kalangan kedutaan besar negara lain yang berkantor di Indonesia.

Sabaruddin memperkirakan, dubes-dubes dunia yang berkantor di Indonesia ini jumlahnya sekitar 200an.

"Ambil yang maju saja, katakanlah hanya ada 100 kedubes. Kita berikan mereka lahan di IKN, 10 hektare (100.000 meter persegi) tiap kedubes. Kalau di Jakarta anggaplah harga rata-rata lahan satu meter persegi berkisar ratusan juta rupiah, maka (di IKN) kita kasih lah Rp 50 juta. Kalikan sudah Rp 5 triliun. Dikali lagi 100 kedubes, maka sudah dapat Rp 500 triliun. Dari sini saja kita sudah bisa mengcover seluruh pembiayaan IKN Nusantara," ujarnya.

Jika semua opsi tersebut digarap, maka Sabaruddin merinci total dana yang terkumpul bisa mencapai lebih Rp 600 triliun. Artinya, surplus sekitar Rp 200 triliun dari total dana yang disebutkan Presiden Jokowi.

Baca juga: Bakal Ramai, 2 Bulan Lagi IKN Nusantara di Kaltim Kedatangan 100 Ribu Tenaga Kerja

Meski begitu, Sabaruddin mengakui tidak semua orang bakal setuju dengan ide dan gagasannya.

Namun, dia optimistis gagasan tersebut bisa terwujud jika ada political wiil yang kuat dari pemimpin negara.

Karena konsep crowdfunding dinilai punya payung hukum yang kuat, maka presiden selanjutnya tinggal membuat regulasi teknisnya, bisa melalui Keppres atau Perpres.

Bahkan dalam pengawasannya bila perlu melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hingga KPK.