Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Berjalan, Kepala Otorita: Proyek IKN Nusantara Bawa Dampak Positif

Pernyataan ini disampaikan warga yang berada di kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) di Ibu Kota Nusantara ( IKN ).  

Warga berharap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan dari Pemerintah yang hendak memanfaatkan lahan mereka. 

Termasuk Sarah, salah satu warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ), Sarah (42).

Diketahui, lahan milik Sarah dan keluarga diketahui masuk di kawasan KIPP.  

Baca juga: Sesuai Jadwal, IKN Mulai Dibangun Semester II Tahun 2022, Tim Komunikasi IKN: Pakai Uang APBN Dulu

Sarah mengatakan, "Misalkan di sini kami punya tanah satu hektare, pengggantinya harus menguntungkan warga." 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Sarah tidak ingin warga dimiskinkan sehingga semua yang bernilai harus dihitung. 

Pertama, jika lahan diganti dengan uang, maka nominal kompensasi tak boleh lebih rendah atau sama dengan harga lahan.

Selanjutnya, pemerintah tidak hanya memberikan uang kompensasi untuk lahan saja.

Segala hal yang bernilai di atas lahan itu harus turut dihitung dan diakumulasi ke dalam kompensasi.

Apabila warga terdampak direlokasi ke wilayah lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa kehidupan di tempat baru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah tetap harus memberikan modal untuk membangun usaha di tempat tinggal yang baru.

"Kan untuk wara-wiri dari tempat lama ke tempat baru butuh uang.

Baca juga: Kepala BKPM Sebut IKN Mendapat Apresiasi, Bahlil: Jangan Persepsikan Investasi hanya Arab & Jepang

Di tempat baru kan juga ibarat menanam cabai, belum tentu tumbuh dalam sekejap.

Belum lagi kita butuh makan satu hari tiga kali," ujar Sarah.

Jika nantinya pemerintah tidak memberi kompensasi yang menguntungkan bagi warga, Sarah menegaskan, akan tetap bertahan di lahannya saat ini.