Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Berjalan, Kepala Otorita: Proyek IKN Nusantara Bawa Dampak Positif

TRIBUNKALTIM.CO - Proses pemindahan Ibu Kota Negara mulai berjalan, Kepala Otorita menyebut proyek IKN Nusantara membawa dampak positif.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara/ IKN Nusantara Bambang Susantono memaparkan proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, telah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 mendatang.

Hal ini diungkapkannya dalam sesi diskusi dengan tema “Nusantara: Indonesia New Capital City and Opportunities for The Future” pada Rabu (25/5).

Baca juga: Demi Keamanan dan Tunjang Transportasi, Lanud akan Dibuat di Area IKN Nusantara

Baca juga: Persiapan Balikpapan, Kota Penyangga IKN Nusantara, Rencana dan Kebijakan Anggaran

Dalam sesi diskusi tersebut membahas bagaimana proyek IKN akan membawa dampak positif bagi Indonesia baik dari segi ekonomi, industri, lingkungan hidup dan pariwisata secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan IKN ini, Ia mengatakan, pemerintah telah mengembangkan konsep Smart City, yang mencakup transportasi, pengolahan limbah, energi, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, dan lain sebagainya.

“Kami punya jargon, we are not thinking inside the box or outside the box. But, we are thinking without a box,” tutur Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5).

Dilansir dari Kontan.co.id, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata memaparkan bahwa, pengembangan IKN akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk bisa menciptakan nilai tambah pada setiap sumber daya alam demi meningkatkan produktivitas industri.

“Selain akan menjadi super hub logistik dan ekonomi, IKN juga dirancang sebagai Forest City yang pembangunannya berjalan harmonis dengan alam,” ungkap Rudy.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan konsep Nusantara Economic Super Hub dengan 6 (enam) kluster ekonomi di IKN Nusantara, antara lain industri teknologi bersih, farmasi terpadu, agroindustri berkelanjutan, eco-tourism yang inklusif, industri kimia maju dan turunannya, serta energi rendah karbon.

Selain itu, didukung juga dengan 2 (dua) kluster katalis, yaitu smart city dan hub industri serta edukasi berbasis keterampilan yang akan mendukung proyek IKN berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia ke depannya.

“Dengan adanya IKN yang baru ini, kita berusaha untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang lebih besar, pertumbuhan yang lebih tinggi secara merata. Kita akan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak tersentralisasi di pulau Jawa, sehingga mampu mendorong dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur,” ujar Amalia.

Adapun, Sesi dialog ini merupakan penutup dari rangkaian acara di Paviliun Indonesia yang telah dilaksanakan sejak dibuka secara resmi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM pada tanggal 23 Mei 2022 bersamaan dengan berlangsungnya World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss.

Warga di IKN Minta tak Hanya Lahan yang Dihitung, Pilih Bertahan Jika Kompensasi tak Menguntungkan

Warga di kawasan Ibu Kota Nusantara ( IKN )  minta tak hanya lahan yang dihitung untuk kompensasi.

Warga di kawasan IKN meminta penghitungan bukan hanya untuk lahan tetapi juga semua yang bernilai.

Pernyataan ini disampaikan warga yang berada di kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) di Ibu Kota Nusantara ( IKN ).  

Warga berharap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan dari Pemerintah yang hendak memanfaatkan lahan mereka. 

Termasuk Sarah, salah satu warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ), Sarah (42).

Diketahui, lahan milik Sarah dan keluarga diketahui masuk di kawasan KIPP.  

Baca juga: Sesuai Jadwal, IKN Mulai Dibangun Semester II Tahun 2022, Tim Komunikasi IKN: Pakai Uang APBN Dulu

Sarah mengatakan, "Misalkan di sini kami punya tanah satu hektare, pengggantinya harus menguntungkan warga." 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Sarah tidak ingin warga dimiskinkan sehingga semua yang bernilai harus dihitung. 

Pertama, jika lahan diganti dengan uang, maka nominal kompensasi tak boleh lebih rendah atau sama dengan harga lahan.

Selanjutnya, pemerintah tidak hanya memberikan uang kompensasi untuk lahan saja.

Segala hal yang bernilai di atas lahan itu harus turut dihitung dan diakumulasi ke dalam kompensasi.

Apabila warga terdampak direlokasi ke wilayah lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa kehidupan di tempat baru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah tetap harus memberikan modal untuk membangun usaha di tempat tinggal yang baru.

"Kan untuk wara-wiri dari tempat lama ke tempat baru butuh uang.

Baca juga: Kepala BKPM Sebut IKN Mendapat Apresiasi, Bahlil: Jangan Persepsikan Investasi hanya Arab & Jepang

Di tempat baru kan juga ibarat menanam cabai, belum tentu tumbuh dalam sekejap.

Belum lagi kita butuh makan satu hari tiga kali," ujar Sarah.

Jika nantinya pemerintah tidak memberi kompensasi yang menguntungkan bagi warga, Sarah menegaskan, akan tetap bertahan di lahannya saat ini.

"Kalau memang sesuai dengan ketentuan ya oke. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bertahan di sini," ujar Sarah.

Pemerintah diketahui telah memasang patok KIPP di depan rumahnya pada Februari 2022 lalu.

Tetapi hingga Mei 2022, belum ada seorang pun perwakilan pemerintah yang datang kepadanya untuk mensosialisasikan secara resmi tentang pembangunan IKN Nusantara.

Oleh sebab itu, Sarah dan warga lain belum mengetahui mekanisme dan besaran kompensasi yang akan diberikan pemerintah.

Sarah menegaskan, dirinya bukan tidak mendukung pemindahan ibu kota negara.

Baca juga: Tertarik Pembangunan IKN, Finlandia Minat Pasok Beton Rendah Karbon, Cocok di Kota Ramah Lingkungan

Ia justru mendukungnya, asalkan program itu tak memiskinkan dan menyingkirkan warga lokal.

"Saya setuju saja dengan pembangunannya (Ibu Kota Nusantara). Ini kan program pemerintah.

Kita enggak bisa menentang pemerintah. Juga kan katanya daerah ini ada pembangunan, ya silakan membangun," ujar Sarah.

"Tetapi yang penting, warga sini jangan dimiskinkan, pribumi jangan dibuang," lanjut dia.

100 Ribu Tenaga Kerja Mulai Pindah ke PPU pada Juli 2022

Pembangunan IKN Nusantara segera dimulai, sekitar 100 ribu tenaga kerja mulai pindah ke Penajam Paser Utara pada Juli 2022.

Warga PPU, Balikpapan dan sekitarnya harus bersiap, sekitar 100 ribu tenaga kerja akan datang ke PPU pada bulan Juli mendatang.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul 100 Ribu Tenaga Kerja Bakal Pindah ke IKN Nusantara pada Juli 2022, diharapkan akan ada multiplier effect secara ekonomi dengan hadirnya 100 ribu tenaga kerja ini.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada 100.000 tenaga kerja bakal pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Juli 2022 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam diskusi bertajuk 'Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek' di Jakarta, Senin (23/5/2022).

"Alhamdulillah bulan Juli nanti sekitar 100 ribu tenaga kerja sudah mulai pindah ke sana (IKN Nusantara)," kata Thomas Umbu.

Menurut Thomas, pemerintah saat ini sedang memikirkan untuk membangun kebutuhan-kebutuhan sarana infrastruktur.

Sebab, pada triwulan pertama tahun 2024 sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN) bakal pindah ke lokasi IKN Nusantara.

"Sehingga mimpi bahwa triwulan pertama 2024 60 ribu ASN sudah bisa pindah ke lokasi IKN dan Bapak Presiden (Joko Widodo) akan menyelenggarakan upacara 17 Agustus perdana di IKN," ujarnya.

Sementara terkait ketersediaan air, kata dia, pemerintah telah memanfaatkan aliran Sungai Mahakam.

"Memang hari ini banyak diskusi tentang tantangan terkait dengan kebutuhan air bersih. Namun ini sudah bisa kita cegah, kita antisipasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Mahakam," ucap Thomas.

Thomas menuturkan, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dikarenakan berbagai faktor, seperti bahaya ancaman banjir.

Selain ancaman banjir, kata dia, beberapa alasan lain mengapa ibu kota harus pindah, yakni 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

Kemudian, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa, krisis ketersediaan air di pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi apalagi Jakarta, serta beberapa aspek lainnya.

Tak hanya itu, lanjut Thomas, berdasarkan hasil riset pada tahun 2013 misalnya, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia.

"Jadi kalau urgensi kenapa (ibu kota) harus pindah, saya kira banyak persoalan di Jakarta yang saya kira kita semua paham melihat bagaimana dinamika persoalan hari ini dan akhirnya Ibu Kota harus dipindah ke Penajam Paser Utara," ujarnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.