DPRD Paser Minta OPD Lakukan Koordinasi dengan Baik, Tangani Persoalan Bencana di Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam RDP tersebut, membahas penanggulangan bencana daerah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, melanda Kabupaten Paser, Senin (30/5/2022).

Ketua Komisi I DPRD Paser, Hendrawan Putra yang memimpin jalannya RDP tersebut, menginginkan agar semua OPD melakukan koordinasi yang baik dengan DPRD Paser utamanya berfokus dalam hal penanganan banjir di Kabupaten Paser.

"DPRD meminta OPD terkait agar lebih fokus pada penanganan hulu dan hilir daerah aliran sungai atau DAS, terutama pada aliran sungai telake dan sungai kandilo," Kata Hendrawan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kedalaman hilir sungai Desa Muara Paser hanya mencapai 2,5 meter.

Akibatnya, lanjut Hendrawan, terjadi pendangkalan yang sangat luar biasa dan dikhawatirkan mengakibatkan banjir ROB dapat terjadi.

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Belum Miliki Forum CSR, Asisten II Setkab PPU: Sedang Disiapkan

"Khawatirnya terjadi banjir ROB atau banjir pasang surur air laut, karena ketinggian permukaan air laut lebih tinggi daripada di hulunya," papar Hendrawan.

Hasil penelitian LIPI, idealnya kedalaman hilir harusnya mencapai 10 meter, sementara di daerah hilir Sungai Kandilo hanya mencapai 1,5 meter.

"Ini jelas sudah terjadi pendangkalan yang sangat luar biasa di hilir, dan itu sangat berpotensi terjadi banjir," tambahnya.

Berdasarkan dari keterangan OPD terkait, kata Hendrawan, ketersediaan anggaran Rp 3 miliar untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Paser, terbilang cukup minim sehingga sulit memaksimalkan penanganan bencana.

"Mereka meminta agar pokok pikiran atau Pokir juga dapat masuk dan selaras dalam RPJMD Kabupaten Paser," tutur Hendrawan.

Baca juga: Meski Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga TBS di Kabupaten Paser Masih Terendah di Kaltim

Dia mengatakan, DPRD dalam hal ini bukan hanya sekedar jabatan amanah secara politis, namun juga dapat berkoordinasi secara teknis dengan Pemda.

Untuk itu, ia meminta agar data teknis dapat juga diserahkan ke DPRD Paser agar mempermudah dalam memberikan solusi penanagan bencana di wilayah Kabupaten Paser.

"Kami ini bukan orang teknis yang pekerjaannya teknis terus, kami juga bisa bersinergi dengan pemerintah. Semisal kami tau datanya, dimana daerah tangkapan airnya kurang, kemudian wilayah ini catchment areanya kurang sehingga Pokir dapat dimasukan di situ," bebernya.

Diakui, sejauh ini anggota DPRD Paser kurang memperhatikan hal tersebut. Karena pada dasarnya, OPD terkait memang tidak memberikan datanya.

Hendrawan menambahkan, selama ini anggota DPRD tidak pernah memperhatikan hal tersebut, karena memang data tidak ada dari para OPD terkait,