Terima Laporan Warga Pilanjau Soal Penyelewengan ADK, Pemkab Berau Tangani Mulai Aparatur Kampung

Walaupun, saat itu, Bupati tidak berada ditempat untuk beberapa waktu belakangan ini.

Penyampaian aspirasi tersebut, diterima langsung oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Hendratno dan beberapa pihak yang terlibat.

Koordinator Aliansi Masyarakat Kampung Pilanjau, Defriansyah menjelaskan kedatangan pihaknya, bukan menjadi kasus baru dan diakui telah di dengar oleh Pemkab Berau.

Adapun laporan yang mereka sampaikan tidak hanya berhenti pada satu kasus. Defri menjelaskan Kepala Kampung sudah secara ilegal memperkerjakan 3 aparatur kampung, dan tidak melaksanakan penyeleksian terbuka.

Baca juga: Pemkab Berau Butuh Bantuan Kemenhub untuk Atasi Masalah Penerbangan di Bumi Batiwakkal

Aparatur kampung itu sendiri yakni Sekertaris Kampung, Kaur dan Bendahara.

“Dari kecamatan harusnya bisa dilakukan tes, tapi cuman di Pilanjau yang tidak mengadakan, dan pengangkatan secara sepihak,” bebernya.

Selain itu, adanya indikasi penyalahan anggaran dari Alokasi Dana Kampung untuk pemberian gaji kepada aparatur kampung tersebut. Juga penyaluran dana BLT dari Dana Desa juga disalurkan kepada masyarkaat yang mampu, dan tim sukses dari Kepala Kampung Pilanjau.

Adapun untuk pembelanjaan barang-barang yang menggunakan ADK tidak secara transparan. Bahkan bendahara sebelumnya tidak berkuasa untuk memegang anggaran.

Begitu juga TPA dan PAUD yang penggajiannya melaui ADK tidak dibayar selama 4 bulan.

“Kami punya bukti kuat, bahwa memang betul kepala kampung melakukan praktik nepotisme dan tidakj transparan dalam penggunan anggaran kampung dari daerah maupun pusat,” ucapnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Sebut Akses Jalan Poros Menuju Berau Bakal Segera Diperbaiki

Defri menjelaskan bahwa pemilihan Ketua Badan Usaha Milik Kampung juga tidak melalui musyawarah tanpa melibatkan masyarakat, maupun BPK.

“BUMK ini kepanjangannya badan usaha milik keluarga, semua isinya keluarganya. BLT hanya dibagikan kepada pendukungnya di pemilihan kepala kampung dan mereka orang kaya,” bebernya.

Hal itu bersama masyarakat ia sampaikan kepada Pemkab Berau, untuk meminta keadilan dan membuat kampung menjadi lebih baik lagi.

“Kami datang terus ke sini, hanya meminta keadilan yang jelas-jelas salahnya sudah terlihat. Kepada Bupati yang tidak hadir, kami minta keadilan dan ditindaklanjuti. Kami hanya ingin harus ada sanksi,” ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel