Soal Rencana Penghapusan TKD, Forum Honorer Bontang Surati DPRD dan Minta Pemkot Carikan Solusi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rencana penghapusan pegawai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dari Kemenpan-RB mendapat penolakan dari Forum Honorer Kota Bontang.

Terkait itu, Forum Honorer berencana akan melayangkan surat pertemuan dengan DPRD Bontang, guna memastikan nasib para pegawai TKD.

Namun Ketua Forum Honorer, Mahfud pun mengimbau agar para pegawai tetap bersabar dan menunggu kebijakan lebih lanjut Walikota Bontang, Basri Rase.

"Kebijakan buat waswas para honorer. Karena bisa jadi penghapusan itu terjadi. Makanya kita minta Pemkot supaya bisa memberikan keputusan atau solusi," kata Mahfud saat konfirmasi, Senin (6/6/2022). 

Mahfud menuturkan, selain menerecanakan pertemuan dengan DPRD, pihaknya juga meminta kepada dewan agar memfasilitasi para TKD untuk audiensi dengan Pemkot Bontang.

Baca juga: Rencana Konsultasi ke Gubernur, Walikota Belum Ada Sikap Terkiat Nasib 2.368 Honorer di Bontang

Dalam pertemuan itu nanti, Forum Honorer akan mengusulkan beberapa pertimbangan, misalnya terkait dorongan pengangkatan statu TKD menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan syarat honorer yang sudah bekerja selama 5 tahun.

Kemudian bisa memberikan kepastian dengan pengubahan status menjadi pekerja kontrak atau outsourcing. 

Mahfud juga berharap agar kebijakan yang diputuskan bersifat objektif, melakukan penilaian dan tidak tebang pilih. 

"Jadi yang tahu persis bagaimana pekerja honorer sebenarnya BKPSDM," ucapnya. (*) 

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.