Dilarang Petinggi PDIP Jadi Alasan Adian Napitupulu tak Hadiri Rakernas Projo

TRIBUNKALTIM.CO- Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu telah usai.

Namun masih menyisahkan cerita termasuk ketidakhadiran anggota DPR RI Adian Napitupulu

Adian mengatakan ketidakhadirannya sesuai saran ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan melalui telepon.

"Pertama, sebaiknya saya tidak menghadiri acara yang terindikasi menjadi ajang dukung mendukung capres karena Partai saat ini belum memutuskan apapun terkait siapa Capres dan Cawapres," kata Adian dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).

Kedua, lanjut Adian, sebagai anggota DPR, maka ketua Badan Pemenangan Pemilu menyarankan agar kader Partai mengintensifkan pertemuan dengan Rakyat, di daerah pemilihan lebih penting dibandingkan pertemuan terkait dukung mendukung capres dan cawapres yang penetapannya masih sekitar 16 bulan lagi.

Baca juga: Pengalaman Ketua DPR dan Menko, Ketua Umum Projo Sebut Puan Layak Diusung di Pilpres 2024

Baca juga: Ketua Umum Projo Sebut KIB Lakukan Manuver Cerdas di Tengah Kebekuan Politik

Baca juga: Budi Arie Setiadi Ungkap Kesamaan Pemikiran Projo dan Koalisi Indonesia Bersatu

"Namun selain percakapan tersebut, agar semuanya utuh dan terang benderang, perlu juga saya sampaikan garis besar pembicaraan saya dengan Projo dan beberapa perwakilan relawan yang hadir pada malam sebelum acara Projo di laksanakan," beber Adian.

Pertama adalah selamatkan Uang Rakyat. Baiknya para Relawan Pendukung Jokowi memiliki sikap yang sama yaitu bagaimana agar dua tahun terakhir Pemerintahan Jokowi bisa lebih maksimal, salah satunya adalah dengan menyelamatkan anggaran negara sekitar Rp 5.000 Trilyun hingga Rp 5.500 Trilyun yang akan di gulirkan dalam dua tahun anggaran terakhir.

Terkait hal itu Presiden perlu bersikap tegas dengan meminta Menterinya mundur jika mau menjadi calon Presiden.

Bagaimanapun Menteri adalah pengguna anggaran dan Presiden perlu memastikan agar uang Rakyat itu tidak tercecer sia sia untuk kepentingan ambisi beberapa menterinya.

Dalam pembicaraan yang sama, terlontar juga pemikiran bahwa menteri yang ingin menjadi Capres lalu memutuskan mundur dengan kesadarannya bisa jadi akan mendapat dukungan Rakyat.

Kedua adalah memperkuat Soliditas dan Kinerja Kabinet.

Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu jauh hari sebelum masa kampanye tentu akan berdampak pada soliditas dan kinerja kementerian dan lebih jauh lagi bisa berpotensi terjadinya blok blok dalam kabinet dan itu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.

Terlebih lagi, lanjut Adian, jika pembentukan satu koalisi bisa menyebabkan terbentuknya koalisi partai lainnya atau pengkubuan dalam kabinet tentu akan membuat kabinet retak dan semakin tidak sehat.

"Apa yang kita harapkan dari Pemerintahan jika hingga 2 tahun ke depan kabinet terkotak- kotak dalam beberapa koalisi, ada sekian partai dengan masing masing menterinya mendukung Bakal Calon Presiden si A, ada kelompok partai lain berikut menterinya mendukung Balon Presiden si B, atau ada beberapa menteri non Partai yang mendukung Balon si C."

"Atau bagaimana jika menteri dan wakil menterinya berbeda pilihan koalisi dan dukungan politik. Jika situasi itu benar terjadi, maka seluruh program Pemerintah akan sulit berjalan sesuai target," lanjut dia.

Baca juga: Soal Kehadiran Projo di Siltasnas KIB, Sekjen PAN: Hanya Penuhi Undangan Penyelenggara