Jelang Idul Adha Kebutuhan Ternak Kaltim Kurang, Lonjakan Harga Terjadi akibat Pengetatan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jelang Idul Adha 1443 Hijriyah, sapi kebutuhan ternak di Kalimantan Timur dinyatakan mengalami kekurangan dilihat dari data kebutuhan keseluruhan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH).

Kepala DPKH Kaltim, Munawwar mengungkapkan menjelang hari raya kebutuhan sapi di Benua Etam 14.659 ekor dengan ketersediaan saat ini yang hanya mencapai 8.668 ekor.

Diakui juga bahwa kekurangan 5.991 ekor dari kebutuhan untuk seluruh Kabupaten/Kota masih menunggu dari pengiriman daerah lain dengan perketatan yang dilakukan pihaknya beserta instansi vertikal lainnya.

Sementara itu untuk ternak lain yang biasa dijadikan hewan qurban pada Idul Adha nanti juga mengalami kekurangan. 

Kambing kebutuhan 6.151 ekor, ketersediaan 3.616 ekor dengan kekurangan 2.535 ekor. Kerbau kebutuhan 12 ekor ketersediaan 6 ekor dan mengalami kekurangan 6 ekor.

"Kebutuhan dan ketersediaan memang lebih banyak kebutuhan, kemungkinan ada lonjakan harga karena yang mendatangkan (penjual ternak) mendapatkan tambahan biaya operasional sebelum ternak masuk ke Kaltim seperti masa karantinanya kan," jelas Munawwar, Kamis (9/6/2022).

Pengetatan yang dilakukan pihaknya sendiri dengan antisipasi lalu lintas ternak dengan mendirikan posko gugus tugas PMK yang kini dengan on progress.

Masalah lalu lintas dengan berbagai keadaan bagaimana pembatasannya, tentu diilakukan jelang Idul Adha ini dengan Kabupaten/Kota.

Pelatihan dan distribusi obat sementara yang memang hanya bisa dilakukan pihaknya menangani PMK sembari menunggu pemerintah pusat untuk pendistribusian vaksin.

Serta melakukan pelatihan tenaga kesehatan terkait PMK guna bisa agar terus memberikan informasi perkembangan terkait PMK di Kaltim yang ditemukan satu suspek di Berau beberapa hari lalu. 

Meski demikian pengiriman masih berjalan dibarengi pengetatan, melarang lalu lintas dengan kondisi wabah (ternak berpenyakit) masuk ke Kaltim.

"Terus penyediaan vaksin masih di produksi dari Puspedna, Jawa Timur dan nanti di bulan Agustus menurut Presiden harus impor dari luar negeri itu juga belum tahu apakah hanya di daerah wabah saja atau yang lain," terangnya.

"Tidak memberikan izin rekomendasi ke daerah-daerah wabah yang tertular masuk ke kita. Daerah wabah tercatat ada 18 provinsi, yang biasa supply dari kita kan Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulawesi," terang Munawwar.

Munawwar menambahkan, dalam rapat pembahasan yang dilakukan beberapa waktu lalu bersama seluruh daerah yakni adanya koordinasi, mulai pusat, provinsi hingga Kabupaten/Kota telah dibahas terkait masalah Penyakit Mulut Kuku (PMK) mulai dari klinis yang tidak bersifat zoonosis (tidak menular ke manusia).

Hingga pemahaman terkait masa inkubasi terkait masalah PMK juga yang menimbulkan dampak biaya langsung serta tidak langsung dan kesiapsiagaan pihak DPKH Kaltim dalam melakukan berbagai upaya.