UPDATE Angka Kasus Stunting di 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, Kutim dan PPU Paling Tinggi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Update kasus stunting di 10 kabupaten/kota se-Kaltim, di mana kasus stunting mengalami penurunan 6 persen di Kalimantan Timur.

Sementara kasus stunting di wilayah Kutai Timur (Kutim) dan Penajam Paser Utara (PPU) masih tertinggi dibandingkan 8 kabupaten/kota lainnya.

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah rata-rata nasional.

Angka prevalensi stunting nasional sebesar 24,4 persen sedangkan Kaltim berada di angka 22,8 persen.

Di tingkat kabupaten dan kota, Kutai Timur menduduki daerah dengan jumlah anak stunting terbanyak dengan persentase 27,5 persen. 

Baca juga: 4,7 Ton Ikan Impor Ilegal Disita di Batam, KKP Berencana Bagikan ke Penderita Stunting

Lalu disusul Penajam Paser Utara 27,3 persen, Kukar 26,4 persen, Bontang 26,3 persen, Berau 25,7 persen, Paser 23,6 persen, Samarinda 21,6 persen, Mahakam Ulu 20,3 persen, Balikpapan 17,6 persen, dan Kutai Barat 15,8 persen.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan Keluarga Berencana (KB) sering dipahami masyarakat dengan dua anak.

"KB sendiri yang dimaksud tak hanya dua anak tetapi membangun keluarga yang memiliki rencana hidup dalam artian Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)," terang Hadi Mulyadi, Sabtu (11/6/2022).

Program Bangga Kencana upaya mewujudkan keluarga berkualitas hidup dalam lingkungan yang sehat dengan berbagai kelompok kegiatan di masyarakat yang difokuskan pada bina keluarga remaja.

Pemprov Kaltim sendiri mensinergikan lembaga vertikal dengan OPD terkait untuk yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) dan Kanwil Kementerian Agama agar bukan sekedar mensosialisasikan dua anak cukup.

Baca juga: 4,7 Ton Ikan Impor Ilegal Disita di Batam, KKP Berencana Bagikan ke Penderita Stunting

"Pekerjaan makin banyak, bukan hanya sosialisasi saja tapi bagaimana mendesain sebuah keluarga yang sehat dan produktif dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Kami sudah berkoordinasi dengan BKKBN, Kementerian agama dan beberapa pihak terkait," tegas Hadi Mulyadi.

Tim penurunan stunting sendiri disebut sudah dibentuk hingga kabupaten dan kota, tinggal bagaimana memantau ini dan memprogramkan agar teralisasi untuk penurunan stunting.

"Harus ada kerja sama dengan Pemkab Pemkot, memantau. Bekerja di hulunya, mereka yang belum layak hamil jangan hamil dulu. Dipikirkan gizinya," pinta Hadi Mulyadi.

Diakuinya, stunting dua tahun terakhir jumlahnya menurun meski dalam sisi prevelensi masih berada di bawah rata-rata untuk tingkat nasional.

Pempov sendiri berkomitmen dan menarget agar hal ini segera teratasi serta dapat tercapai di tahun 2024.