Berita Nasional Terkini

Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dikritik, Kini Bendahara Projo Usul Tambah Setengah Periode

Usulan Bendahara Projo soal masa jabatan presiden bikin ramai. Bendahara Projo sebut tambah setengah periode menjadi 2,5 periode lebih masuk akal.

Editor: Amalia Husnul A
Istimewa via Tribunnews.com
Bendahara Umum Projo (kiri) bersama dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Usulan Bendahara Projo soal masa jabatan presiden bikin ramai. Bendahara Projo sebut tambah setengah periode menjadi 2,5 periode lebih masuk akal. 

Nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Usul Jabatan Jokowi Tambah Setengah Periode, Bendahara Umum Projo: Lebih Masuk Akal.

Masinton sebut kangkangi demokrasi

Baca juga: Projo Bangkitkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat Singgung Janji Tak Dipenuhi

Wacana penambahan masa jabat presiden menjadi tiga periode kembali muncul dan jadi perbincangan publik.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menegaskan, gagasan tersebut tidak merepresentasikan semangat reformasi dan demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

"Perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya 98 dengan segenap pengorbanan bisa bahkan raga. Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi," kata Masinton.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 lalu merupakan koreksi dan kekuasaan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun.

Karena itu, adanya amendemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode atau 10 tahun.

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi," ujar Masinton.

"Kalau datangnya dari kekuasaan maka kekuasaan ini sedang tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi dan demokrasi 98 itu," ujarnya.

Baca juga: Golkar-PAN-PPP Tanda Tangan Nota Kesepahaman di Silaturahmi Nasional KIB, Luhut & Ketua Projo Hadir

Lebih lanjut, Masinton meminta masyarakat terutama mahasiswa untuk menolak keras jika potensi penyelewengan kekuasaan itu terjadi.

Hal itu untuk memastikan regenerasi kepemimpinan nasional terwujud dalam Pilpres 2024.

"Tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Kita harus memberikan kepastian kepada generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi ( Projo ) Budi Arie Setiadi menjelaskan mengapa dirinya kembali lagi mengangkat isu Jokowi 3 periode.

Budi mengklaim bahwa apa yang dikatakannya bersumber pada aspirasi yang merujuk ke lembaga survei.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved