Seusai Dipanggil Jokowi, Menteri Muhammad Lutfi Belum Terlihat di Kantor Kementerian, Ini Faktanya

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad Wibowo.

Dradjad juga mendengar soal rumor yang berhembus, bahwa PAN akan akan mendapat amanat yakni 1 kursi Menteri dan 1 kursi Wakil menteri.

"Nama Ketum, bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.

Ia juga mengaku akan mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.

Meski, disebut Dradjad, pada hari ini, sahabatnya belum menginformasikan soal reshuffle kabinet.

Meski demikian, sebagai unsur pimpinan di PAN, pihaknya tentu harus memperhatikan dengan seksama, apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran.

"Apalagi karena ada bumbu nama besar terguling tadi. Yang jelas, bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan selalu mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam ataupun luar kabinet," jelas Dradjad.

Kebutuhan Kabinet

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden.

Menurut Pramono, Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja dan tidak harus menunggu hari Rabu, seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).

Pramono pun tak menjawab tegas saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan Rabu esok (15/6).

Hanya saja, ia menegaskan selama 8 tahun berjalannya pemerintahan ini, Presiden Jokowi sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan kabinet sekarang ini.

“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih berlangsung kurang lebih dua tahun, mendatang.

Maka, Presiden Jokowi sangat paham kebutuhan akan kecepatan dalam menjalankan program pemerintah.

“Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya ada dimana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tau karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” jelasnya. (tribun network/yuda).