Ibu Kota Negara

Pemerintah Akan Atur Sertifikasi Tanah di IKN Nusantara Termasuk Hak Guna Bangunan dan Hak Milik

Pemerintah akan memberikan insentif bagi swasta yang akan membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Editor: Heriani AM
KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON
Seperti inilah calon Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat didatangi Minggu (22/5/2022). Pemerintah akan memberikan insentif bagi swasta yang akan membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dianggap sebagai peluang pemerataan pembangunan, yang selama ini Jawa sentris.

Dipilihnya wilayah Kalimantan sebagai lokasi baru IKN, juga dianggap cukup potensial, agar mendapatkan porsi pembangunan lebih banyak daripada yang terjadi selama ini.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi swasta  yang akan membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ), Kaltim.

Hal ini disampaikan Kepala Bappenas Suharso Manoarfa usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang membahas Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (13/6/2022).

“Salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong kebijakan itu adalah sektor pembiayaan,” kata Suharso, mengutip Tribunnews.com dengan judul Pemerintah akan Berikan Insentif Bagi Swasta yang akan Investasi di Ibu Kota Nusantara

Desain Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur. ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN akan diberikan rumah dinas gratis.
Desain Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur. ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN akan diberikan rumah dinas gratis. (HO/PUPR)

Dalam masalah pembiayaan, sebisa mungkin kata Suharso tidak mengganggu APBN. Kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik.

“Nah itu pertama yang diputuskan jadi kita ingin memberikan peluang itu seluas-luasnya,” katanya.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD Minta Pj Kepala Daerah tak Terprovokasi Pemindahan IKN

Baca juga: Wagub Ahmad Riza Patria Sebut Pemindahan IKN Untuk Antisipasi Naik Permukaan Laut di Jakarta

Baca juga: Mahfud MD Bocorkan Jadwal Pemerintah Pindah ke IKN Nusantara, Tak Boleh Terprovokasi

Selain itu dalam masalah pembiayaan kata Suharso pemerintah sedang merumuskan insentif dan disentif bagi swasta. Ia berharap rumusan tersebut rampung dalam dua pekan kedepan.

“Apa saja yang kita siapkan untuk itu baik itu menyangkut insentif fiskal maupun insentif non fiskal,” tuturnya.

Selain pembiayaan, masalah lahan juga dibahas dalam rapat. pemerintah akan mengatur sertifikasi tanah baik itu hak guna bangunan maupun hak milik.

Sehingga kata dia masyarakat bisa memiliki hunian di IKN.

Baca juga: Kepala Bappenas Susun Aturan untuk Investor yang Berlomba Masuk IKN Nusantara

“Sehingga masyarakat luas juga bisa memiliki rumah, bisa memiliki properti rumah, tetapi untuk menyangkut misalnya kegiatan-kegiatan komersial usaha, tentu saja hampir di seluruh dunia tidak berlaku yang namanya sertifikat hak milik,” pungkasnya.

Menko Polhukam Minta Pj Kepala Daerah tak Terprovokasi Pemindahan IKN

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan pengarahan kepada para PJ Kepala Daerah dalam rapat koordinasi (rakor) di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).

Di depan para Penjabat (Pj) Kepala Daerah, Mahfud MD meminta agar mereka tidak lagi terprovokasi soal jadi atau tidaknya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Penyiapan IKN itu juga menjadi tugas saudara-saudara agar sesuai dengan rencana UU No. 19 tidak boleh terprovokasi lagi 'ini jadi apa enggak, ini dibatalkan apa enggak, harus jadi," kata Mahfud dalam arahannya.

Baca juga: Jokowi Minta Hadi Tjahjanto Selesaikan Urusan Tanah IKN, Latar Belakang Eks Panglima TNI Disorot

Dia menerangkan pemerintah pusat akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024. Dia menyebut upacara Hari Kemerdekaan 2024 akan dipusatkan di IKN.

"2024 bulan Juli atau Agustus, pemerintah akan mulai pindah ke sana dan insyaallah 17 Agustus 2024 upacara diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru ini. Jangan sampai terprovokasi," jelasnya.

Di samping itu, Mahfud juga meminta masyarakat ikut dalam pembangunan.

Menurutnya, masyarakat dapat membantu dalam antisipasi dan persiapan IKN.

"Kemudian supaya melibatkan masyarakat di dalam pembangunan. Masyarakat dapat berupa antisipasi, dalam proses persiapan pembangunan, pengelola IKN dalam bentuk konsultasi publik musyawarah dan sebagainya dan penataan ruang Nusantara tetap mengacu pada tata ruang Pulau Kalimantan," katanya.

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved