Polri Siapkan Polres Khusus untuk IKN Nusantara, Ada Brimob Juga Dipimpin Brigjend

TRIBUNKALTIM.CO - Polri bakal membentuk kepolisian resor polres khusus di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, saat ini, Polri sedang dalam tahap pengajuan pembentukan polres khusus tersebut.

"Ya untuk konsep pembentukan polres khusus IKN ini sedang diajukan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2022).

Dedi mengatakan, tahun ini Polri masih fokus mengusulkan dan menggodok mengenai konsep polres khusus IKN.

Kemudian, dia menyebut polres khusus IKN sudah harus dipersiapkan mulai tahun depan.

"Tahun depan kan sudah harus dipersiapkan, karena tahun 2024 diharapkan secara bertahap kita sudah mulai berkantor di IKN," tuturnya.

Sementara itu, organisasi Brigade Mobil ( Brimob) juga akan ditempatkan di IKN.

Nantinya, kata Dedi, Brimob di IKN akan dipimpin seorang perwira tinggi dengan pangkat brigadir jenderal.

"Nanti akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 1 dalam rangka untuk mengamankan penguatan IKN agar IKN betul-betul sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan pemerintah," imbuh Dedi.

Polres khusus dan polsek di Ibu Kota Nusantara diharapkan bisa terealisasi pada 2023.

Sementara perpindahan Mabes Polri direncanakan terwujud pada 2024.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara pada 2024.

Jumlah tersebut merupakan tahap pertama yang sudah dibicarakan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.

Ia menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.

"Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!" ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).

Kepala Negara mengatakan, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan. Hanya saja, diakui memang belum masif.

"Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Kepala Negara. Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.
Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan. "Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi.

Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara, yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.

Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.

"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung. Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar Presiden Jokowi. (*)