Pengamat UGM Bongkar Motif Jokowi Jadikan Hadi & Zulkifli Menteri, Demi IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet, kali ini Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menjadi sasarannya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Perdagangan yang awalnya dijabat oleh Muhammad Lutfi digantikan dengan Zulkifli Hasan, Menteri ATR yang dijabat oleh Sofyan Jalil digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Pergantian kedua menteri tersebut dinilai pengamat politik sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati sebagai langkah presiden untuk kestabilan ekonomi Indonesia dan sebagai pengawal mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara.

"Pemerintahan Jokowi sekarang untuk antisipasi stabilitas ekonomi, nah menurut saya prioritas presiden pada stabilitas terutama harga kebutuhan pokok.

Terutama kemarin terjadi kontroversi melambungnya harga minyak goreng," ujar dia, Kamis (16/6/2022).

Untuk menteri ATR baru Hadi Tjahjanto, menurutnya akan fokus dalam pembangunan IKN, dengan dipilihnya Hadi sebagai menteri ATR menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat fokus pada masa depan IKN Nusantara.

Mada menambahkan ada berbagai tantangan dalam membangun IKN dan bersifat mendasar yakni keberlanjutan dukungan politik.

Termasuk, akselerasi percepatan pembangunannya.

"Dukungan politik bisa didapatkan kalau proses percepatan sudah mulai dilakukan, sehingga 2024 siapapun pengganti Pak Jokowi akan melanjutkan agenda perpindahan ibukota," kata dia.

Zulkifli Hasan sendiri memiliki pengalaman sebagai Menteri Kehutanan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemungkinan menjadi pertimbangan presiden Joko Widodo.

"Ini tantangan tersendiri dari pak Zul dan PAN, apakah mampu menjawab PR besar yakni stabilitas ekonomi nasional itu," kata dia.

Lanjut Mada, penunjukan Zulkifli juga menimbulkan pertanyaan tersendiri lantaran Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan ini adalah ketua umum PAN.

Jika dilihat dari kebutuhan dukungan politik tidak ada yang mendesak untuk merangkull PAN masuk kedalam kabinet.

"Saya nggak tahu ya, sejauh ini belum saya lihat mengapa mengakomodasi PAN karena secara dukungan politik tidak ada kebutuhan yang urgent untuk memperluas dukungan.

Mungkin ada hal lain yang jadi pertimbangan presiden," katanya.
Disinggung apakah pemilihan Zulhas ini sebagai langkah ancang-ancang menggalang dukungan politik pada 2024 mendatang, Mada tidak menutup kemungkinan ada rencana itu.