Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur, Komitmen Pemerintah Wujudkan Kebun Sawit Rendah Emisi

3) Analisis sosio-ekonomi dan lingkungan yang mendukung pembuatan kebijakan;

4) Penyediaan rekomendasi kebijakan dan insentif bagi pemerintah daerah dan sektor swasta; dan

5) Forum multipihak sebagai ruang dialog untuk memberikan rekomendasi penyelesaian isu-isu perkebunan kelapa sawit.

Pada hari ini, program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi resmi berakhir.

YKAN memfasilitasi evaluasi program, sekaligus apresiasi lima tahun berjalannya program.

Baca juga: Disbunak Paser Sarankan Petani Sawit Jalan Kemitraan dengan Perusahaan

“Capaian yang dievaluasi dan diapresiasi hari ini adalah kerja-kerja kolaborasi,” ujar Ujang.

Dalam menentukan program, Dinas Perkebunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten terlibat aktif sedari awal dalam merancang kebutuhan program, membuat skala prioritas, dan melaksanakannya di lapangan.

Jadi, capaian yang sudah ada memang dibutuhkan  kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor perkebunan.

Capaian yang mendukung perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, antara lain instrumen mitigasi dan kompensasi untuk pihak swasta; instrumen dan aplikasi untuk mendukung sistem pengelolaan data dan informasi bagi pemerintah daerah (Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dan Kabupaten Berau); penguatan kapasitas masyarakat di tingkat kampung melalui pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit; forum multipihak perkebunan berkelanjutan di tingkat Provinsi Kaltim dan Kabupaten Berau.

"Program pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, memang sudah berakhir. Namun, apa yang sudah kami kerjakan bersama adalah modal penting untuk menyukseskan pencapaian pembangunan hijau di Kalimantan Timur,” kata Manajer Senior Terestrial YKAN Niel Makinuddin.

Ia mencontohkan, kehadiran WebGIS perkebunan sebagai bagian dari pengelolaan sistem data dan informasi, memberikan data yang akurat bagi pengambil kebijakan.

“Teknologi spasial membantu pengawasan luasan perkebunan, sekaligus mencegah kejadian tumpang tindih izin,” jelas Niel.

Begitupun, kehadiran pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit, telah membantu penguatan kapasitas di sektor perkebunan untuk memperbaiki tata kelola dan tata guna lahannya.

“Perencanaan kampung, adalah modal dasar dalam integrasi pembangunan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan di tingkat yurisdiksi terkecil, yakni desa atau kampung,” imbuhnya.

Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Profesor Daddy Ruhiyat menyatakan, perkebunan berkelanjutan adalah upaya Kaltim dalam menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan (perkebunan dan kehutanan).