Distanak dan Disbun Kaltim Bantu Susun Pergub Soal Dukungan Program Integrasi Sapi-Sawit di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Diskusi Publik yang membahas tentang Kebijakan Daerah dalam Implementasi Sistem Integrasi Sapi - Kelapa Sawit (SISKA) untuk Mendukung Supply Chain Daging Sapi di Ibu Kota Negara (IKN) turut dihadiri OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Dinas Perkebunan dan DPKH (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) Provinsi Kaltim menanggapi penyelenggaraan diskusi publik ini dengan positif.

"Ini sebagai salah satu bentuk, bagaimana mendorong kesejahteraan para pekebun di sekitar perusahaan," ucap Ujang Rachmad, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim kepada Tribunkaltim.co, Sabtu (2/7/2022).

Baca juga: Pengurus KONI Balikpapan Resmi Diantik, Ketua KONI Kaltim Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan

Ia melihat potensi yang dapat dikembangkan dari usaha perkebunan sawit, dalam hal ini mengembangkan usaha pertenakan sapi.

"Yang perlu didorong adalah skema bisnisnya seperti apa," ungkapnya.

Ujang merekomendasikan skema bisnis yang tentunya tidak merugikan pihak tertentu.

"Dengan konsep kemitraan yang memang sudah cukup lama diterapkan di perkebunan, kita tinggal mengadopsi sistem itu untuk mempercepat proses pengembangbiakan sapi di lahan perkebunan dengan keterlibatan masyarakat setempat," jelasnya.

Baca juga: Kerjasama dengan Australia, Pemprov Kaltim Bahas Program Integrasi Sapi-Sawit untuk Kebutuhan IKN

"Atau perusahaan sawit membangun anak perusahaan yang secara khusus mengelola peternakan sapi," tambahnya.

Ia menambahkan, perlu adanya sosialisasi dan edukasi berbasis riset yang dijelaskan pada pelaku kegiatan usaha terkait.

"Intinya adalah mereka perlu dijelaskan dulu kemudian disepakati skema seperti apa yang cocok," pungkasnya.

Tak berpatok pada skema yang diusulkan, lanjut Ujang, tentunya perusahaan-perusahaan sawit terkait juga dapat memberikan input kepada pemerintah dalam memilih skema terbaik yang bisa dilakukan.

Baca juga: Beri Apresiasi kepada Tamu Long Stay, Hotel Blue Sky Balikpapan Gelar Cocktails Party

"Kalau kebijakan itu baik dan berkelanjutan tentunya tidak ada salahnya, karena itu kebijakan publik yang melihat kebutuhan dan situasi yang terjadi saat ini," tandasnya.

Sementara itu, Kepala DPKH Kaltim menyebut perlu ada sinergitas dan harmonisasi dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan.

"Kami (DPKH dan Dinas Perkebunan Kaltim) sangat respon sekali terhadap upaya-upaya stakeholder yang mendukung program ini untuk dilaksanakan," ujar Munawar, Kepala DPKH Kaltim.

Ia berharap diskusi publik yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait ini tentunya dapat memberikan pencerahan bersama.