Berita Kutim Terkini

Bolos 10 Hari Berturut-Turut, PNS di Pemkab Kutim Bakal Dipecat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut akan dipecat atau mendapat hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Aris
Tribun Kaltim/Syifaul
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyebut tidak memberikan toleransi kepada pegawai yang membolos kerja selama 10 hari berturut turut. (Tribun Kaltim/Syifaul) 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut akan dipecat atau mendapat hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian juga bisa dikenakan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih, dalam kurun waktu satu tahun.

Baca juga: Seteru Penguasaan Lahan Poktan TDB Dengan PT KPC di Bengalon Kutim

Aturan tersebut diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merujuk Surat Edaran Menteri PANRB No.16/2022 yang diterbitkan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyebut bahwa tidak ada toleransi yang diberikan kepada pegawai yang membolos kerja selama 10 hari berturut turut.

“Kita akan ikut aturan pusat terkait pemecatan bagi PNS yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut. Tidak ada toleransi,” ujarnya, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Perumda TTB Kutim Distribusikan 6,1 Juta Liter Bantuan Air Bersih di Sangatta

Terdapat pula sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam kurun waktu satu tahun.

Ardiansyah mengatakan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru kepegawaian tersebut.

Namun dalam penerapannya akan dilakukan berjenjang.

Baca juga: Akmal Live Facebook di Kutim Ditonton Ribuan Pengguna, Jual Baju Raup hingga Rp 80 Juta per Hari

“Nanti kita lakukan berjenjang, termasuk akumulasi 28 hari atau tidak masuk maka akan dilakukan pemutusan,” ujarnya.

Selain sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan, pada surat edaran tersebut juga tercantum dengan jelas mengenai aturan terbaru jam kerja PNS.

Aturan baru ini memberikan kebebasan durasi hari kerja di tiap instansi, yakni boleh lima hari atau enam hari kerja per pekan.

Baca juga: Stunting Sulit Disembuhkan, Kadinkes Kutim Sebut Seribu Hari Pertama Kehidupan Jadi Masa Penting

Kendati demikian PNS harus memenuhi jumlah jam kerja efektif bagi instansi yaitu 37,5 jam dalam sepekan. (*)

penjara maksimal 7 tahun," pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved