Ikapakarti PPU Harapkan Pembangunan di IKN Bisa Libatkan Masyarakat Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dukungan untuk menyukseskan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) terus berdatangan dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Ketua DPD Ikapakarti PPU Suyanto mengatakan, dengan berjalannya proyek pembangunan IKN tepatnya di Kecamatan Sepaku, maka tentu akan ada perubahan besar yang dirasakan masyarakat sekitar.

Salah satunya, dari yang sebelumnya tempat tinggal mereka sepi, kini mulai ramai, baik karena adanya pekerjaan proyek infrastruktur maupun mobilitas orang yang masuk ke sekitar mereka.

"Dengan adanya atau berjalannya proyek pembangunan IKN yang ada di Sepaku, kami sangat mendukung sekali, kepada pemerintah pusat kami berharap untuk betul-betul melaksanakan kegiatan tersebut," ungkapnya, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Dukung Pemindahan IKN, Ikapakarti PPU Harap Konsep Sebagai Forest City Bisa Terealisasi

Kendati demikian, ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar pembangunan yang tengah berjalan saat ini tidak mengesampingkan hajat hidup masyarakat lokal.

Suyanto mengemukakan, pemerintah harus memperhatikan dampak yang mungkin terjadi dengan adanya pembangunan tersebut, mulai dari hiruk pikuk kendaraan yang mulai ramai, hingga polusi yang mungkin mulai ditimbulkan.

"Begitu ada pembangunan maka secara otomatis mengalami perubahan, entah itu mulai hiruk pikuknya kendaraan, mungkin polusinya, itu perlu diperhatikan pemerintah pusat," tuturnya.

Namun ia juga mengakui, pembangunan yang mulai dilakukan saat ini cukup memberikan beberapa dampak positif kepada masyarakat.

Terutama untuk pembanguan dan perbaikan akses jalan sehingga melancarkan aktivitas masyarakat lokal, terutama Sepaku dan sekitarnya.

"Saya kira masyarakat terutama masyarakat Jawa sudah paham hal itu, sudah terbiasa dulu-dulunya," ujarnya.

Baca juga: Raih 15 Suara, Suyanto Terpilih Ketua DPD Ikapakarti Penajam Paser Utara

Menurut Suyanto, pembangunan di IKN juga diharapkan agar tetap memperhatikan hunian masyarakat sebisa mungkin, agar tidak sampai menganggu tempat tinggal mereka.

"Yang disampaikan ke pemerintah pusat, kalau hak masyarakat misalnya masyarakat ada yang terpakai tanahnya, mohonlah dengan secara kekeluargaan bisa mengambil keputusan melalui musyawarah dulu," terangnya.

Lebih jauh ia juga berharap dalam pengerjaan proyek IKN ini, kontribusi masyarakat lokal khususnya kontraktor, bisa dimaksimalkan.

"Harapan kami orang-orang PPU, yang kontraktor terutama, mohon disubkanlah agar ada orang lokal yang bekerja di sana, contohnya mungkin pembangunan parit, mungkin ada beberapa yang disubkan, pembangunan jalan ada yang subkan, sehingga tidak semua dikerjakan pusat," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.