Berita DPRD Bontang
DPRD Bontang Persoalkan Pengadaan Kapal DPPKB Senilai Rp 920 Juta Karena Disebut tak Efektif
Komisi I DPRD Bontang mempersoalkan pengadaan kapal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Penulis: Ismail Usman | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Komisi I DPRD Bontang mempersoalkan pengadaan kapal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Pengadaan kapal DPPKB itu disoal dewan saat rapat kerja komisi di sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/8/2022).
Menurut anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming, pengadaan kapal senilai Rp 920 juta disebut tidak efektif.
Pasalnya kegiatan kunjungan ke wilayah pesisir bukan merupakan agenda rutis setiap hari.
“Jadwal berkunjungnya kan juga tidak tiap hari atau perminggu, saya rasa akan mubazir saja ditambah harus ada perawatan,” ungkapnya saat dikonfirmasi usai rapat.
Maming menjelaskan, seharusnya pengadaan kapal tersebut bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Baca juga: Aktivitas Truk Trailer Angkutan Besi Tua Diadukan ke Dewan, DPRD Bontang Jadwalkan RDP
Baca juga: DPRD Bontang Tengahi Perselisihan Lahan Warga dengan PT GPK, Minta Selesaikan secara Kekeluargaan
Baca juga: DPRD Bontang Dorong Kemandirian Fiskal, RSUD Tawarkan Beberapa Potensi Pendapatan
Mengingat OPD tersebut memiliki aktivitas rutin ke wilayah pesisir.
Pasalnya, selama ini alat transportasi para tenaga pendidik yang mengajar di wilayah pesisir, kerap dikeluhkan.
“Para guru membutuhkan kapal. Jadi harus kerjasama agar kapal bisa dimanfaatkan para tenaga pengajar,” bebernya.
Rencananya, proyek pengadaan kapal tersebut akan dikoordinasikan dengan Disdikbud.
“Kami akan komunikasikan nanti agar dibisa dipakai juga para guru yang ngajar di pesisir,” terang Maming.
Sementara Sekertaris Dinas DPPKB Kota Bontang, Srie Mariyatini menyebutkan, anggaran pengadaan kapal atau speed boat ini bersumber dari APBN.
Baca juga: Alami Lakalantas di Tol Balsam, 2 Anggota DPRD Bontang Dilarikan ke RSUD Kanujoso Balikpapan
Adapun peruntukannya untuk penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir.
Misalnya di Selangan dan Pulau Gusung.
“Ini juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu juga untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir. Sebelumnya itu kami selalu menyewa kapal,” jelasnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.