Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Ciptakan Lapangan Kerja Menekan Angka Kemiskinan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Adanya kegiatan pembangunan ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kaltim, memberi dorongan kemajuan, bisa menggairahkan daerah Kalimantan Timur, khususnya Penajam Paser Utara, Kukar dan daerah penyangga lainnya. 

Proses pemindahan Ibu Kota Negara bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, saat ini sudah memulai beberapa kegiatan pembangunan yang terkait infrastruktur dasar, seperti di antaranya jalan dan bendungan. 

Dijelaskan oleh Perwira Seksi Administrasi Intelijen, Kapten Arh Anwar Ridwani kepada TribunKaltim.co pada Senin (15/8/2022) siang di Balikpapan. 

Katanya, dengan adanya program pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, berimbas pada meningkatnya pembangunan.

Baca juga: Prioritaskan IKN Nusantara Kaltim dan Pemilu, Alokasi Khusus Pandemi Ditiadakan di RAPBN 2023

Baca juga: Jamin IKN Nusantara Tak Mangkrak, MPR Godok PPHN, Pengganti Jokowi Wajib Lanjutkan

Baca juga: Atasi Persoalan Banjir, Perbaikan Drinase di Pusat Ibu Kota Sendawar Kutai Barat Mulai Dikerjakan 

Baik di kawasan ibu Kota Negara atau IKN Nusantara maupun sekitarnya.

Seperti daerah-daerah penyangga yakni di antaranya Samarinda, Balikpapan, Paser dan Kutai Barat.

"Dari sana akan ada peningkatan di sektor ekonomi, ini jelas. Dan tidak kalah penting menciptakan lapangan kerja (untuk menekan kemiskinan)," ujarnya.

Karenanya, dia berharap agar masyarakat ikut mendukung program IKN Nusantara dan berperan dalam mengantisipasi peluang dampak negatif selama proses pembangunan.

Meminimalisir Sejak Dini

Detasemen Intelijen Kodam VI/Mulawarman membaca adanya dampak positif maupun negatif dari realisasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

Mulai dari dampak negatif yang relatif membahayakan sehingga perlu diminimalisir sejak dini.

Perwira Seksi Administrasi Intelijen, Kapten Arh Anwar Ridwani menyebut ada beberapa dampak negatif yang bahkan sedikit sulit teratasi.

Utamanya mengenai pembebasan lahan yang kerap menjadi pembahasan. Pasalnya tidak sedikit kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas pembebasan lahan.

Baca juga: Pansus IKN DPRD DKI Jakarta Menilai Pemerintah Pusat Belum Siap Pindahkan Ibu Kota ke IKN Nusantara

"Kita sebagai aparat pastinya ikut mendukung ( IKN Nusantara). Karenanya kami ikut menyampaikan kepada masyarakat, agar ikut saja mendukung program pemerintah," cetus Anwar, Senin (15/8/2022).

Di samping itu, dampak negatif lainnya yang terbaca, adanya konflik kepentingan antar kelompok yang ingin turut andil dalam proyek pembangunan IKN Nusantara.