Komisi IV DPRD Samarinda Ingin Insentif Guru Dipertahankan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat dengan Disdikbud. DPRD Samarinda ingin insentif guru di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tetap dipertahankan, Selasa (23/8/2022).

Hal itu ditegaskan oleh Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda kepada TribunKaltim.co pada Selasa (23/8/2022) malam di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Dia mengatakan penurunan insentif guru di Kota Samarinda tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Hal ini karena selama ini Kota Samarinda bergantung pada guru honorer. Sebab 80 persen guru yang ada justru merupakan guru yang masih berstatus honorer.

Baca juga: 3 Alasan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Tak Sepakat Penghapusan Tenaga Honorer

Baca juga: 8 Kategori Guru Honorer Ini Langsung Diangkat Jadi PPPK 2022 Tanpa Melalui Tes

Baca juga: Ingin Diangkat Menjadi PPPK 2022 Tanpa Tes? Inilah Guru Honorer yang Mendapat Prioritas Pertama

Untuk gaji pokok dari pada guru honorer dinilai sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

"Padahal selama ini Komisi IV DPRD Samarinda sejak zaman Pak Syahri Jaang minta tambah itu yang 700 ribu atau dengan peningkatan dana Bosda." ujar Sri Puji Astuti.

Bukannya naik justru pemerintah kita sempat berencana menurunkan yang Rp 700.000 menjadi Rp 250.000.

Kemudian rencana tersebut akhirnya ditinjau ulang menyusul kritik dari komisi IV dan pemberitaan di media.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda dan Pemkot Tinjau Ulang Rencana Penurunan Insentif Guru

Namun belum ada keputusan akhir sampai saat hearing pada Selasa 23 Agustus 2022. Meski demikian setidaknya bisa memberi sedikit angin segar pada para guru.

"Karena kita bergantung disitu, kalau guru ini tidak kita gaji, tidak bekerja, bagaimana dengan anak-anak kita, anak bangsa ini" ungkapnya.

Komisi IV DPRD Samarinda begitu menginginkan keberpihakan dari Pemkot Samarinda kepada para guru di Kota Samarinda.

Karena pembangunan manusia dinilai lebih utama dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur.

"Sebenarnya Pemkot kesusahan anggaran, banyak program Wali Kota termasuk program unggulan itu mungkin, tetapi kita berharap ada keberpihakan." pungkasnya.

Kepala Disdikbud Asli menuturkan bahwa belum ada keputusan final terkait insentif ini.

Ia mengatakan bahwa Disdikbud hanya pelaksana ketetapan finalnya ada pada TPAD Samarinda. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel