PKS Desak Pemerintah Stop Sementara Anggaran untuk IKN dan Kereta Cepat, Dialihkan pada Subsidi BBM

"Kalau bbm naik, distribusi akan semakin meningkat. Jadi akan sulit untuk dihindari, inflasi pasti akan naik," ujarnya.

Untuk itu, Syarif meminta pemerintah mempertimbangkan segala risiko sebelum menaikkan harga BBM.

"Kalau inflasi naik lagi rakyat makin sulit lagi. Dan inflasi tidak mengrnal yang miskin, semua rakyat akan mengalami," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi, terutama jenis Pertalite, pada pekan ini.

Luhut menyebut Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi)," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat lalu seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini.

Kita jauh lebih murah dari yang lain, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucapnya.

Kuota BBM Subsidi Berpotensi Habis

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun Bio Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang. 

Hal ini menyusul rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

BPH Migas mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. 

Sementara kuota Bio Solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.

Adapun realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL.