Imbas Rencana Kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi Luncurkan 3 Jenis Bansos Senilai Rp 24,17 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo / Jokowi kembali meluncurkan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun, sebagai bantuan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan melalui Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu, diputuskan bahwa masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Sri Mulyani, dari total bantuan sosial Rp 24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Mau Naik, Pemerintah Bagi-Bagi BLT Hingga Subsidi Gaji

Baca juga: Terbaru! Login kemnaker.go.id, Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Sri Mulyani Pastikan Cair

BLT tersebut akan dibayar Rp 300.000 oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600.000 yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.

Sri Mulyani mengatakan, bantuan yang akan disalurkan pekan ini itu diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dulu Dikritik Megawati dan PDIP

Program BLT sendiri mulai populer sejak era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu, BLT pun diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Baca juga: BREAKING NEWS! Sri Mulyani Akhirnya Umumkan BLT Subsidi Gaji Rp 600 ribu Cair untuk 16 juta Pekerja

Program BLT di era SBY ini pun menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimotori Megawati Soekarno Putri.

Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM.

Kata dia, BLT bermanfaat untuk rakyat miskin dan semi miskin.