Berita Nasional Terkini
Imbas Rencana Kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi Luncurkan 3 Jenis Bansos Senilai Rp 24,17 Triliun
Presiden Jokowi meluncurkan 3 jenis bantuan imbas dari rencana kenaikan harga BBM.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo / Jokowi kembali meluncurkan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun, sebagai bantuan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disampaikan melalui Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/8/2022).
"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia mengatakan, dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu, diputuskan bahwa masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Sri Mulyani, dari total bantuan sosial Rp 24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Mau Naik, Pemerintah Bagi-Bagi BLT Hingga Subsidi Gaji
Baca juga: Terbaru! Login kemnaker.go.id, Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Sri Mulyani Pastikan Cair
BLT tersebut akan dibayar Rp 300.000 oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600.000 yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.
Sri Mulyani mengatakan, bantuan yang akan disalurkan pekan ini itu diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Dulu Dikritik Megawati dan PDIP
Program BLT sendiri mulai populer sejak era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kala itu, BLT pun diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.
Baca juga: BREAKING NEWS! Sri Mulyani Akhirnya Umumkan BLT Subsidi Gaji Rp 600 ribu Cair untuk 16 juta Pekerja
Program BLT di era SBY ini pun menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimotori Megawati Soekarno Putri.
Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM.
Kata dia, BLT bermanfaat untuk rakyat miskin dan semi miskin.
Utamanya jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM.
Tak cuma mengkritik program BLT, pemerintah SBY juga dikritik habis-habisan saat menaikkan harga BBM.
Suhu politik pun sempat memanas kala itu, di mana terjadi serentetan demonstrasi besar di sejumlah daerah menolak kenaikan harga BBM.
Setali tiga uang, baik Megawati maupun kader PDIP di parlemen, juga jadi garda barisan terdepan menolak keras kenaikan harga BBM yang dilakukan rezim SBY saat itu.
Baca juga: Cek Kriteria dan Ciri Penerima Bansos BLT PKH, BPNT Terbaru 2022, Akses cekbansos.kemensos.go.id
Selama pemerintahan SBY, PDIP selalu menolak ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.
Bahkan, putri Megawati yang juga petinggi PDIP, Puan Maharani (kini Ketua DPR RI), saat itu, menyampaikan pidato penolakan kenaikan harga BBM di DPR sembari menangis terisak-isak.
Puan yang sekarang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon Presiden RI ini sedih memikirkan penderitaan rakyat akibat harga BBM naik di era SBY.
Alasan Megawati menolak BLT Di wawancarai wartawan kala itu, Megawati menyebut kalau kritiknya terhadap program BLT SBY dilakukan sebagai kontrol dari oposisi.
"Kami sebagai oposisi di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol. Kami ingin tahu hasil keputusan yang disepakati. Hasil BLT harus bisa membantu masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi," kata Megawati dikutip dari pemerintaan Kompas.com, 24 Maret 2009.
Putri sang proklamator ini berujar, apa yang dikritiknya selama ini sebatas pada cara pemberian bantuan yang mengumpulkan banyak orang.
"Saya yang selalu kampanyekan, pembagian BLT dengan cara seperti itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan saya tidak pernah hidup susah dan tidak tahu arti penting BLT," ucap Megawati.
Baca juga: Terjawab Sudah BLT BPJS Ketenagakerjaan Kapan Cair? Cek Penjelasan Terbaru Kemenaker Soal BSU 2022
"Saya ini wanita, apa tidak prihatin banyak ibu-ibu pingsan. Apa seperti itu cara menunjukkan memberikan bantuan," ujar mantan Presiden RI kelima ini.
Saat ditanya, apakah ia menghendaki program tersebut dihentikan, Mega menjawab, "Kalau minta dihentikan, nanti saya dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan," ujar dia.
Sementara saat membuka rapat kerja nasional PDI-P di Hotel Clarion Makassar, Megawati bilang, program BLT disebutnya bisa menciptakan rakyat bermental peminta-minta tanpa kerja keras.
"Penyaluran BLT membuat bangsa semakin bermental peminta-minta. Memangnya Pemerintah RI itu Santa Claus? Bagaimana jika rakyat kita bermental seperti itu? Bagaimana harga diri bangsa," kata Megawati pada 28 Mei 2008.
"Apakah kita bisa menjadi sebagai bangsa jika orang tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja, tetapi meminta-minta?” tegas dia. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
