Berita Samarinda Terkini
Wali Kota Samarinda Andi Harun Tegaskan Soal Insentif Guru Dipotong Hanya Hoax
Beberapa waktu lalu sentar terdengar isu bahwa Pemerintah Kota Samarinda akan memotong insentif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu.
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Beberapa waktu lalu sentar terdengar isu bahwa Pemerintah Kota Samarinda akan memotong insentif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu.
Ditemui dalam sebuah kesempatan, Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah keras isu tersebut.
Ia bahkan menyayangkan isu yang bisa menciderai hati para guru honorer tersebut beredar di sebuah forum besar.
Ia bahkan secara gamblang mengatakan bahwa isu tersebut hanyalah hoax dan diduga ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan hal tersebut.
Baca juga: SMA Negeri 5 Samarinda Jalankan Kurikulum Merdeka, Membatik hingga Peragaan Busana
Bahkan dirinya telah mengklarifikasi secara terbuka ke berbagai media saat terjadi unjuk rasa mahasiswa di Balai Kota Samarinda beberapa waktu lalu.
"Tidak pernah pemerintah kota ingin memotong insentif guru. Informasi dari mana? Tidak bisa diverifikasi kebenarannya," tegasnya.
"Bagaimana mungkin Pemerintah Kota Samarinda melakukan pemotongan insentif di saat ada Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang pemberian insentif?" Imbuhnya dengan keras.
Sementara untuk insentif guru yang dinaungi Kementerian Agama, AH sapaan akrabnya menerangkan Pemkot masih mendalaminya.
Baca juga: Isu Kenaikan BBM Makin Menguat, Walikota Samarinda Andi Harun Tawarkan 2 Pola sebagai Solusi
Sebab, ada regulasi terkait tunjangan profesi yang dibayarkan Kementerian Agama dan itu adalah bentuk ketelitian dalam mengelola keuangan yang baik dan benar menurut hukum.
"Jika apabila nanti dalam proses pendalaman termasuk konsultasi ke Kemendagri dibolehkan, maka kita lanjutkan,
Sebaliknya jika ditemukan bertentangan, maka kita harus berlapang dada untuk tidak menabrak aturan karena berisiko hukum di kemudian hari," paparnya.
Baca juga: Jadwal Sholat Hari Ini Wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Bontang, Mahakam Ulu
Di akhir, AH kembali menegaskan, untuk kebijakan pengelolaan anggaran soal insentif guru, pemerintah tidak pernah mengumumkan ada kekurangan anggaran dalam APBD.
"Uang kita cukup, tidak perlu ada pemotongan," tegasnya.