1,3 Miliar Data dan NIK Warga Indonesia Bocor, Imbas Kebijakan Registrasi Kartu SIM Prabayar?

TRIBUNKALTIM.CO - 1,3 miliar data warga Indonesia berupa nomor HP, NIK dan KK bocor, dan dijual.

Benarkah imbas kebijakan Kominfo untuk registrasi Kartu SIM Prabayar pada tahun 2017 lalu?

Hal ini dibenarkan sang penjual data.

Namun Kominfo dan operator seluler membantah bocornya data tersebut dari sistem mereka.

Di Indonesia, insiden kebocoran data layaknya sebuah tradisi yang terus berulang. Yang paling baru, sekitar 1,3 miliar nomor kartu seluler (nomor HP) pengguna seluler asal Indonesia, beserta nomor induk kependudukan (NIK/nomor KTP) diduga bocor.

Baca juga: Diskominfostaper Paser Lakukan Studi Tiru Pengembangan Wawasan Jurnalis ke Pemkot Yogyakarta

Data sensitif tersebut kemudian dijual di forum online "Breached Forums" seharga 50.000 dollar AS (sekitar Rp 745 juta).

Dari miliaran data tersebut, penjual juga membagikan sampel data sebanyak 2 juta nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang bisa diunduh secara bebas dan gratis.

Menurut keterangan penjual, miliaran data nomor HP dan NIK itu berasal dari registrasi kartu SIM prabayar.

Bila hal ini benar adanya, maka ini menjadi kenyataan ironis.

Mengapa demikian?

Wajib registrasi kartu SIM atau blokir, demi berantas spam

Bila kilas balik ke belakang, kewajiban registrasi kartu SIM Prabayar pertama kali diberlakukan mulai Oktober 2017.

Artinya, sebelum-sebelumnya tidak ada kewajiban yang mengharuskan pengguna seluler di Indonesia untuk mendaftarkan nomor ponselnya.

Kebijakan itu dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kala itu dipimpin oleh Menteri Kominfo Rudiantara.

Registrasi kartu SIM Prabayar itu wajib dilakukan oleh pengguna yang baru membeli nomor HP baru.