Daftar Proyek Ditjen Bina Marga di IKN Nusantara, Total Dana Capai Rp 2,1 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal atau Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,11 triliun demi mendorong pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian, sebagian besar kegiatan sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada Senin (29/8/2022).

“Untuk IKN, kami alokasikan anggaran senilai Rp 2,11 triliun untuk tahun 2022.

Sebagian kegiatannya sudah tandatangan kontrak pada Senin (29/8/2022),” jelas Hedi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Dikatakan sejumlah pembangunan yang akan mulai dikerjakan pada tahun ini adalah pembangunan jalan logistik IKN, pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP).

Baca juga: PKS Heran Jokowi Punya Dana Bangun IKN Nusantara Tapi Naikkan Harga BBM Subsidi

Baca juga: Perlancar Konektivitas Penerbangan di IKN Nusantara, Kemenhub Ditambah Rp 176 Miliar

Kemudian preservasi jalan logistik IKN, preservasi jalan provinsi, preservasi ruas jalan Simpang IHM-Simpang Riko-Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Pelebaran ruas jalan Simpang IHM-Simpang Riko-Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (2x2 jalur).

Ada juga proyek pembangunan jalan bebas hambatan, duplikasi Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, pembangunan jalan bypass Pasar Sepaku dan pembangunan dermaga logistik.

“Untuk mempercepat upaya realisasi anggaran, saat ini kita masih dalam proses penyelesaian revisi anggaran.

Tidak bisa cepat dilakukan karena sedang antri di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di IKN, Ditjen Bina Marga juga melakukan kerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi untuk mempercepat pengadaan barang di IKN Nusantara.

Selain itu, Ditjen Bina Marga juga menyelesaikan berbagai masalah di lapangan, penyelesaian kegiatan padat karya dan pemanfaatan pagu dan sisa lelang.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam arahannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohamad Zainal Fatah menuturkan, paket pekerjaan harus dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan.

"Hal ini sesuai pesan Presiden bahwa prioritas pembangunan nasional ke depan adalah pembangunan infrastruktur IKN, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan," ujar Basuki.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemnkeu) Isa Rachmatawarta menambahkan, kegiatan penandatanganan paket kontrak pekerjaan infrastruktur IKN ini penting dan tercatat sebagai momen bersejarah.

"Karena, termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara. Kami menilai ini sebagai kegiatan besar untuk membangun pusat pertumbuhan baru Indonesia, dan bukan kegiatan fisik semata," ujar Isa. (*)