Berita Nasional Terkini
Isu Hubungan Tak Harmonis Andika Perkasa dan Dudung Dibahas Komisi I DPR, Panglima TNI Angkat Bicara
Isu hubungan tak harmonis antara Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mencuat dan langsung disorot di sidang Komisi I DPR RI.
TRIBUNKALTIM.CO - Isu hubungan tak harmonis antara Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mencuat dan langsung disorot di sidang Komisi I DPR RI.
Isu tak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman jadi sorotan dalam sidang Komisi I DPRD RI itu.
Di sidang tersebut, KSAD Dudung Abdurachman tak hadir.
Ketidakhadirannya pun disorot anggota Komisi I DPR, pasalnya bukan sekali ini, Dudung tak hadir di acara yang sama dengan Andika Perkasa.
Baca juga: Transaksi Senjata Berujung Mutilasi Warga Papua, 6 Anggota TNI Tersangka, Ini Kata Andika Perkasa
Baca juga: ALASAN Retaknya Hubungan Andika Perkasa dan KSAD Dudung, Diungkit Legislator dan Dibahas Guru Besar
Isu ketidakharmonisan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemuka saat rapat soal anggaran antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Isu ini mengemuka ketika anggota Komisi I Effendi Simbolon menyinggungnya.
Awalnya, Effendi menyoroti ketidakhadiran Dudung dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika rapat digelar.
Diketahui, selain Andika, yang hadir pada rapat itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Menteri Pertahanan M Herindra.
Ketidakhadiran Dudung pada acara yang turut dihadiri oleh Andika membuat anggota Fraksi PDI-P itu geram.
Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum Dudung dan Andika tidak pernah di satu lokasi, demikian halnya ketika keduanya dipanggil DPR RI.
Bukan kali ini saja Dudung tidak hadir kala dipanggil DPR bersamaan dengan kegiatan yang juga dihadiri oleh orang nomor satu di tubuh TNI itu.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi.
"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," tutur Effendi.
Dari zaman ke zaman
Effendi menambahkan, isu ketidakharmonisan di tubuh TNI bukan kali ini saja terjadi.
Baca juga: Nasib Ganjar, Andika Perkasa dan Anies Baswedan Usai Kunjungan Puan ke Surya Paloh
Di era kepemimpinan sebelumnya pun hal serupa juga terjadi ketika TNI dipimpin oleh Jenderal (Pun) Moeldoko.
"Masa setiap ada Panglima dari Panglima ke KSAD begitu terus? Dari zaman Pak Moeldoko ini. Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan pak?" kata Effendi.
Ia pun mengibaratkan persoalan ketidakpatuhan di tubuh instansi penjaga kedaulatan negara ini tak jauh berbeda seperti dengan organisasi masyarakat (ormas).
Disinggung dalam Rapat DPR
"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," katanya.
Oleh karenanya, Effendi meminta agar isu ketidakharmonisan antara dua pimpinan TNI itu segera disudahi.
Menurut dia, baik Dudung maupun Andika harus dapat menahan ego masing-masing agar tidak merusak tatanan hubungan di tubuh TNI.
"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," ucap dia.
"Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak-Bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami. Seperti apa apa yang terjadi di tubuh TNI," imbuhnya.
Dibantah Andika
Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan KSAD.
"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika.
Andika mengungkapkan, selama menjabat sebagai Panglima TNI, dia hanya menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan peraturan perundangan.
Namun, bukan menjadi masalahnya jika peraturan tersebut dianggap berbeda oleh pihak lain.
"Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana menyikapi, tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," jelas dia.
Saat ditanya lebih lanjut, ia tidak ingin berkomentar mengenai Dudung.
Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Dudung.
Baca juga: Tak Ada Anies Baswedan, Kandidat Capres PSI di Pilpres 2024: Ganjar Pranowo hingga Jenderal Andika
"Itu ditanyakan langsung aja. Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai peraturan perundangan, jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita," jelas Andika.
Sementara itu, Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto menyatakan, ketidakhadiran Dudung pada saat rapat lantaran tengah mengecek kesiapan persoalan yang akan diberangkatkan untuk bertugas ke Papua.
"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan masih mungkin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Pak KSAD kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan Pak KSAD di tengah-tengah prajurit akan berikan motivasi," ucap Agus. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isu Ketidakharmonisan Hubungan Panglima TNI-KSAD Warnai Rapat Komisi I DPR", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/06552311/isu-ketidakharmonisan-hubungan-panglima-tni-ksad-warnai-rapat-komisi-i-dpr.