Bahlil Yakin Pembiayaan IKN hanya 20 Persen yang Gunakan APBN, Optimis Banyak Negara akan Investasi

"Pembangunan IKN ini tidak semuanya lewat APBN.

Baca juga: Satgas Ops Nusantara Polda Kaltim Imbau Warga Tak Dirikan Bangunan di Kawasan Inti IKN Nusantara

Kalau tidak salah maksimal 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," ungkap dia.

Pembangunan IKN merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah.

Beberapa proyek di IKN pun masuk dalam daftar investasi prioritas dan ditargetkan selesai 2024, terutama fasilitas komersial dan esensial.

Merujuk materi Sosialisasi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara, terdapat proyek yang masuk prioritas selesai 2024 untuk ditawarkan ke pihak swasta.

Proyek investasi prioritas itu berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang meliputi rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa (BUMN), mixed-use dan komersial niaga, serta fasilitas hunian.

Anggaran IKN Diminta Ditangguhkan

Sementara itu, ditengah naiknya harga BBM bersubsidi setelah Pemerintah mencabut subsidi, sejumlah pihak menyuarakan untuk menangguhkan proyek pembangunan IKN Nusantara yang menyedot dana APBN besar.

Bukan hanya proyek pembangunan IKN Nusantara namun juga sejumlah proyek infrastruktur lainnya seperti kereta cepat.  

Baca juga: Jokowi Bilang IKN Nusantara Buat Pejalan Kaki, Pesepeda dan Pengguna Angkutan Umum

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Pemerintah dapat melakukan upaya realokasi anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Kaltim dan infrastruktur lain demi menekan kebocoran APBN. 

Kamhar Lakumani mengatakan para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Ia mengatakan, "Juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini."

Namun demikian menurut Kamhar Lakumani, para kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM.

"Sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu.

Ternyata, saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar Lakumani seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Demokrat Bebaskan Kadernya Ikut Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM.