Ketua DPD PKS Paser Sebut Pemerintah Brutal Naikkan Harga BBM, Minta Pemda Mengambil Sikap

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai banyak protes dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat hingga sejumlah petinggi partai.

Salah satunya yang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yaitu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) Kabupaten Paser, Fathur Rahman.

Fathur menilai, kenaikan harga BBM Subsidi sangat memberatkan masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah, baik itu petani, nelayan dan juga pekerja lain dengan mendapatkan penghasilan yang jauh dari standar.

"Seharusnya pemerintah melihat kondisi ini secara cermat, dan tidak langsung menaikkan BBM secara brutal," tegas Fathur kepada Tribunkaltim.co, Kamis (15/9/2022).

Kenaikan harga BBM Subsidi jenis Pertalite, tambah Fathur di kisaran angka 40 persen yang sebelumnya di harga Rp7.650 dan sekarang di harga Rp10.000 per liternya.

Baca juga: Bukan Login cek.bansos.kemensos.go.id! Ini Cara Daftar DTKS dan Cek BLT BBM BPNT PKH Pakai NIK KTP

Baca juga: Jangan Login cek.bansos.kemensos.go.id! Ini Cara Daftar DTKS dan Cek BLT BBM BPNT PKH Pakai NIK KTP

Baca juga: Pemkot Samarinda Siapkan 16,5 Miliar untuk Skema Bansos BBM

"Tentu sangat berpengaruh sekali terhapap masyarakat, dan korbannya masyarakat kecil yang terkena dampaknya secara terus menerus," tegasnya.

Apalagi ekonomi saat ini, sebut Anggota Komisi III DPRD Paser masih dalam kondisi tidak stabil pasca Covid-19.

Kemudian dibarengi dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik untuk kehidupan sekarang.

"Utamanya masyarakat yang kesehariannya terikat dengan BBM dengan moda transportasi yang digunakan tiap harinya utamanya bagi para nelayan," paparnya.

Untuk itu, menyikapi kenaikan harga BBM dalam hal ini PKS secara nasional utamanya yang ada di DPR RI yang berhubungan langsung dengan pusat pengambil kebijakan dengan tegas lakukan penolakan.

"Kita berharap Pemerintah Pusat sesegera mungkin merevisi kebijakan kenaikan harga BBM saat ini," pintanya.

Kemudian, tambah Fathur Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang sudah ada penetapan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Pasca Kenaikan BBM, Harga Pasir dan Batu Gunung di Bontang Naik Drastis 25 Persen

Hanya saja, Ia meminta setidaknya dari Pemda Kabupaten Paser memberikan program khusus kepada masyarakat utamanya yang khusus terdampak kenaikan harga BBM.

"Harus ada program khusus dari Pemda, selain yang diserahkan Pemerintah Pusat melalui BLT maupun bantuan kepada UMKM, petani dan nelayan yang secara khusus terdampak dari kenaikan BBM tersebut," tutupnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel