Pemkot Samarinda Siapkan 16,5 Miliar untuk Skema Bansos BBM

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun menuturkan bahwa Pemkot telah menyiapkan skema terkait arahan pemerintah pusat.

Yakni soal alokasi 2 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bantuan sosial kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Itu berdasarkan berdasarkan PMK 134/PMK.07/2022 dan SE Mendagri Nomor 500/482/SJ.

Demikian disampaikan oleh Walikota Andi Harun, dalam acara Press Conference Pemerintah Kota Samarinda pada Rabu (14/9/2022).

Baca juga: APBN Jebol Jika Harga BBM Tak Dinaikkan, Achmad Nur Hidayat di ILC: Kenapa Kasih Bantalan Sosial?

Skema yang disiapkan adalah dengan menyiapkan Rp 16,5 miliar yang kemudian akan disalurkan kepada tiga arah.

Pertama adalah diarahkan untuk Bansos atau BLT, kemudian subsidi transportasi, dan terakhir berupa bantuan cipta lapangan kerja.

Peruntukannya setidak-tidaknya ada tiga arah.

Pertama Bantuan Sosial yang bisa juga berupa bantuan langsung tunai terutama untuk masyarakat tidak mampu.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Akan Alokasikan Sebagian Dana Pro Bebaya untuk Bansos

"Subsidi transportasi, dan berupa bantuan cipta lapangan kerja," ujar Walikota Samarinda, Andi Harun.

Tanpa banyak ambil pusing, Andi Harun memilih untuk tidak ingin memperpanjang perdebatan terkait kenaikan harga BBM dan langsung menjalankan arahan Presiden RI.

"Kita ingin Samarinda adalah salah satu daerah tercepat untuk mempersiapkan diri" ujarnya.

Ia menuturkan bahwa dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Perubahan tahun ini.

Disamping itu juga bersumber dari realokasi sebagian anggaran untuk program ProBebaya di APBD perubahan yang nominalnya senilai Rp 25 juta. (*)