Berita DPRD Samarinda

Komisi I DPRD Samarinda Minta Pemkot Bakukan Aturan Pengurusan PBG

Pemerintah Pusat telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi I DPRD Joni Sinatra Ginting Samarinda meminta Pemkot segera membakukan aturan kepengurusan PBG. TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Pusat telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sehingga Pemerintah Daerah diminta tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Di Samarinda sendiri, hingga saat ini belum memiliki perda yang mengatur tentang aturan baru tersebut.

Sehingga aturan yang berlaku saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal ini retribusi yang berlaku masih menggunakan IMB.

Hanya saja, untuk rekomendasi PBG sebelumnya, harus diurus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Baca juga: Soroti Perizinan Reklame, Komisi II DPRD Samarinda Ajak Hearing Asosiasi Reklame

Sementara untuk penerbitkan dokumen PBG melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting meminta agar Pemkot Samarinda segera membakukan aturan kepengurusan PBG.

Pasalnya jika itu tidak diatur dalam bentuk Perda, tentunya bagi pihak yang mengurus perizinan juga akan kebingungan, khususnya dalam menyetor retribusi.

“Sehingga diperlukan perda untuk backup itu, nanti dianggap ilegal kalau dijalankan tanpa dukungan perda,” ujar Joni.

Sehingga ia pun meminta agar Pemkot Samarinda segera membicarakan persoalan ini.

Baca juga: Anggota Komisi II DPRD Samarinda Novi Marinda Putri Sebut Sosialisasi e-Parking Makin Redup

Jika memang diperlukan, tentunya dari Komisi I tentunya akan siap mendukung agar setoran retribusinya juga jelas seperti penerapan IMB sebelumnya.

“Dari Komisi I kita akan menyoroti itu, karena tujuannya untuk mendukung pembangunan Samarinda, kita juga harus membackup, membuat Perdanya. Sekarang masyarakat banyak yang membangun tanpa legalitas yang jelas. Misalnya mungkin disidak, mereka juga punya kekuatan untuk melawan,” ucap Joni. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved