Berita Samarinda Terkini
Komisi III DPRD Geram Plt Karo Pengadaan Barjas Setdaprov Kaltim Tak Hadir Lagi dalam Rapat Bersama
Komisi III DPRD Kaltim geram ketika Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim kembali tidak hadir
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
lihat foto
Terkait dengan sorotan Komisi III DPRD yang mengatakan bahwa serapan anggaran rendah dari Biro Pengadaan Barjas, Buyung menjawab bahwa hal ini bukan karena tender namun karena pihak terkait tidak mengajukan pembayaran. Progresnya juga setiap minggu melaporkan terkait tender yang telah masuk dan keluar.
Data sistem sebenarnya sudah ada, namun pihaknya juga masih perlu memperbaiki dan terus mengembangkan sistem informasi.
Baca juga: Jadi Penunjang IKN, Perpustakaan Kota Samarinda Diresmikan
Per 12 September 2022 dijelaskan Buyung, dalam data SiRUP atau aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP tercatat ada total jumlah 481 paket senilai Rp1,6 triliun.
Paket proses pengajuan tender ada 1 paket senilai Rp1,2 miliar. Paket dalam persiapan tender 14 paket senilai Rp14,94 miliar, lalu paket proses tender 15 paket senilai Rp22 miliar.
Paket selesai tender 363 paket sebesar Rp 1,1 triliun dan paket belum tender 103 paket sebesar Rp454 miliar.
"Yang selesai tender Rp1,1 triliun, yang sedang proses tender Rp454 miliar. Tapi ini terkait proyek yang batal seperti RSUD AWS kemarin batal tender, tetapi kemarin kan sudah Rp160
Baca juga: Cuaca Samarinda Hari Ini Selasa 20 September 2022, Langit Cenderung Cerah Berawan
miliar. Ada beberapa juga yang batal dilanjutkan ditahun depan. Ini dari data SIRUP (aplikasi data web) ini dari paket yang sudah dibuat tapi dipindahkan dari tender dan ini belum di update. Awalnya dengan pengadaan melalui tender akhirnya diubah menjadi e-kalatog tapi disistem tidak diupdate dan itu tidak melalui kita, nanti kita update lagi. Tetapi dari keseluruhan yang selesai tender, jadi 75 persen sudah dikerjakan. Ini masih ada tender barang cuman menunggu pengesahan APBD baru kontraknya bisa ditandatangani," beber Buyung panjang lebar.
Terkait rincian tersebut, Buyung juga akan membuka data ke pihak Komisi III DPRD Kaltim.
"Nanti saya sampaikan datanya, ada 103 paket yang belum ditender nanti saya sampaikan dan perlu kami rinci. Karena ini data terbuka untuk dilihat oleh masyarakat," terangnya.
Terkait desakan agar dirinya di evaluasi dari posisi Plt Karo Pengadaan Barjas, Buyung juga menanggapi, surat bernomor 005/II.2-1158/Set.DPRD juga telah dilihatnya.
"Saya sudah melihat surat itu, ada pak Makmur HAPK (Ketua DPRD Kaltim) memberikan surat itu ke Pak Gubernur, tetapi saya lihat melalui pesan singkat bahwa ada surat itu untuk evakuasi dan rasanya Pak Riza (Pj Sekdaprov) juga telah menjawab. Nanti akan di evaluasi oleh inspektorat, kalau saya Alhamdulillah, evaluasi juga harus dilakukan," jelasnya.
Baca juga: DPRD Samarinda Segera Luncurkan Program Wawasan Kebangsaan Awal Oktober Tahun Ini
Buyung juga mengatakan bahwa di Biro Pengadaan Barjas ada evaluasi internal, karena hal tersebut juga bagian dari birokrasi yang harus atau wajib dijalankan.
Perencanaan, pelaksanaan, monitoring memang harus evaluasi. Termasuk 5 pokja di Biro Pengadaan Barjas yang disebut-sebut terkena evaluasi ini.
"Pokja kan memang dari dewan mengatakan bahwa harus dievaluasi. Jangan hanya pokja, tetapi semua paket, begitu selesai kita lihat, dari sisi waktunya, daftarnya, inspektorat juga ada evaluasi, ya memang ada. Biasa namanya pegawai kan, saya kan juga dievaluasi," pungkas Buyung. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
