Andalkan Sektor Pertanian, Pemkab Paser Gelontorkan Rp 91 M untuk Jalan Usaha Tani

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Keseriusan Pemkab Paser untuk mengalihkan sektor pendapatan daerah terus dimunculkan beralih dari pertambangan ke pertanian.

Apalagi, Kabupaten Paser didaulat sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang memiliki peran untuk memasok kebutuhan pangan, Rabu (21/9/2022).

Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan digelontorkannya anggaran sebesar Rp 91 miliar dari pemerintah setempat, baik melalui APBD maupun APBD-P 2022 untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani.

"Pada anggaran murni atau APBD 2022 dana yang disiapkan ialah Rp 41 miliar ditambah dengan APBD-P totalnya Rp 91 miliar," jelas Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Paser, Muhammad Syaukani.

Sejauh ini, progresnya pengerjaan fisik untuk saat ini sudah lebih dari 20 persen khusus anggaran murni.

Baca juga: Kegiatan TMMD di Muara Kaman Berakhir, Bangun Jalan Usaha Tani 8,9 Km, 14 Gapoktan Terima Manfaat

Meskipun agak terlambat, ditargetkan akan selesai pada Oktober dan November 2022 mendatang.

"Realisasi fisik sudah melebihi 20 persen, bahkan sudah ada yang selesai atau PHO. Sesuai target ada yang Oktober dan November selesai, jadi tergantung kompleksitas pekerjaan dan waktu kontrak karena ada yang 75 hari dan 90 hari," kata Syaukani.

Dalam satu paket pengerjaan, tiap penyedia jasa rata-rata mengerjakan dua hingga tiga kilometer jalan usaha tani.

Jalan usaha tani, ada yang dianggarkan kisaran dibawah Rp 1 miliar, dan rata-rata Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

"Paling banyak, pembuatan dan pembenahan jalan usaha tani di Kecamatan Paser Belengkong," ungkap Syaukani.

Total tender pada APBD murni sebanyak 25 paket dengan nilai anggaran Rp 34,9 miliar dan Pengadaan Langsung (PL) 26 paket dengan nilai Rp 4,03 miliar.

Baca juga: Bangun Embung dan Jalan Usaha Tani, Pemkab Kukar Alokasikan Dana Rp 39 Miliar

"Sementara pada APBD-P 2022 terdapat 32 paket lelang dengan nilai Rp 46,65 miliar dan PL (penunjukan langsung) sebanyak 6 paket dengan anggaran Rp 867 juta," bebernya.

Pada APBD-P, kata Syaukani, masih dalam tahapan evaluasi dokumen oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.

Setelah dilakukan tahap evaluasi, baru dimulai pengerjaan pada anggaran perubahan.

"Namun untuk proses mendahului itu sudah bisa dan ini sudah tahapan perencanaan, kita sudah mulai kebut dari sekarang. Perkiraan akhir bulan ini, sudah ada pelelangan fisik," tutur Syaukani. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel