IKN Nusantara Disarankan Tiru Jakarta, Dibangun Swasta, Lebih Paham Minat Pasar

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mengatakan hanya akan mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebesar 20 persen menggunakan APBN.

Sisanya, IKN Nusantara akan lebih banyak dibangun oleh pihak swasta.

Dilansir dari Kompas.com, Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Menurutnya, jika badan usaha milik negara (BUMN) yang membangun ibu kota baru, dikhawatirkan akan selesai dalam waktu yang lama.

Hal itu disampaikan Yusril usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat.

Jadi kalau BUMN bangun kota baru nanti enggak jadi-jadi," kata Yusril.

"Tapi kalau BUMN membangun kompleks pemerintahan itu, memang sudah tugasnya," tuturnya.

Dia mengungkapkan, sejak enam bulan lalu pihak swasta sudah banyak yang menyampaikan keinginannya ikut terlibat dalam pengembangan IKN Nusantara.

Hal tersebut pun juga sudah disampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Yusril pun berpandangan, tanpa swasta pengembangan IKN akan susah dilakukan.

"Tanpa swasta kan susah men-develop IKN ini. Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan.

Dan tentu akan dikerjakan dengan BUMN," tuturnya.

"Tetapi, untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya Ibu Kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta," jelas Yusril.

Dia pun menjelaskan, dari sisi legal formal, memungkinkan bagi pihak swasta untuk ikut membangun IKN Nusantara.