Berita Penajam Terkini

Mantan Kepala Desa Sebakung Jaya PPU Muharis Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa

Muharis sebagai Kepala Desa Sebakung Jaya pada saat itu, memangkas mekanisme birokrasi pemberian anggaran kepada pengguna anggaran

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Mantan Kepala Desa Muharis menjadi tersangka baru korupsi dana Desa Sebaku Jaya ditetapkan oleh Kejari PPU.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Kasus korupsi pengadaan lapangan bola di Desa Sebakung Jaya yang melibatkan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Hambali beberapa waktu lalu, turut menyeret Mantan Kepala Desa Sebakung Jaya, Muhari sebagai tersangka baru.

Hal itu diketahui melalui penetapan tersangka oleh Kejaksaaan Negeri Penajam Paser Utara (PPU) pada Kamis (22/9/2022) kemarin.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PPU Mosezs Manullang mengatakan, Muharis sebagai Kepala Desa Sebakung Jaya pada saat itu, memangkas mekanisme birokrasi pemberian anggaran kepada pengguna anggaran.

Ia langsung memberikan perintah kepada bendahara Desa Sebakung Jaya, untuk memberikan uang kepada Hambali, tanpa melalui Kaur atau Kasi terlebih dahulu.

Baca juga: Usut Korupsi Impor Garam Industri, Kejagung Geledah 6 Gudang Pabrik di Pulau Jawa

Baca juga: Siapa Mischa Hasnaeni Moein atau Wanita Emas? Kini Jadi Tersangka Korupsi, Dulu Ramaikan Pilkada DKI

Baca juga: BLAK-BLAKAN Soal Kasus Ferdy Sambo, Rocky Gerung Sebut Buka Pintu Korupsi dan Jadi Ancaman Politik

Padahal, seharusnya sebelum mengeluarkan anggaran yang dalam hal ini merupakan dana desa, kaur atau kasi terlebih dahulu harus mengecek kelapangan, sebelum mengeluarkan anggaran.

"Untuk kepala desa, dia kan selaku pengelola keuangan desa, dan dalam hal ini yang dia langgar terkait dengan jabatannya," ungkapnya Jumat (23/9/2022).

Saat ini, Muharis ditahan di Polres PPU hingga 11 Oktober 2022 sembari dilakukan penyidikan lanjutan.

"Namun jika penyidikannya belum selesai dapat diperpanjang sesuai ketentuan," lanjutnya.

Sebelumnya diketahui, korupsi dana desa melalui pengadaan lapangan bola ini, terungkap saat Hambali melaporkan untuk membeli tanah timbunan.

Namun, ternyata pengadaan tanah tersebut fiktif.

Perbuatan kedua tersangka itu, merugikan negara sebesar Rp571.38.813.

Serta dikenai pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU RI nomor 3 tahun 1999, Jo UU nomor 20 tahun tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, Jo UU nomor 20 tahun 2001, Jo pasal 55 ayat 1 kitab UU pidana.

Baca juga: Terlibat Kasus Korupsi, Gubernur Papua Lukas Enembe Dipecat Jadi Ketua DPD Demokrat

Ancaman hukumannya minimal 4 tahun atau paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp200 juta paling banyak Rp1 miliar. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved