IKN Nusantara

Luar Biasa, Hasil Ekspor Batubara Kaltim Lebih dari Cukup Buat Bangun IKN Nusantara

Luar biasa, hasil ekspor batubara Kaltim lebih dari cukup buat bangun IKN Nusantara

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Djohan Nur

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Kalimantan Timur ( Kaltim), Isran Noor mengatakan bahwa hasil ekspor batu bara di wilayahnya sangat menjanjikan.

Bahkan dalam hitungannya, nilai ekspor tersebut bisa melebihi rencana biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Samarinda pada Selasa (27/9/2022), Isran Noor menyampaikan bahwa biaya pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 466 triliun.

Pembangunan IKN Nusantara telah berjalan yang sebagian biayanya menggunakan APBN.

Pemerintah juga membuka peluang bagi investor untuk memenuhi target dana pembangunan.

Menurut Isran, jika pembangunan IKN diserahkan ke Kalimantan Timur maka untuk memenuhi biaya pembangunan tersebut bisa menggunakan dana dari hasil ekspor batu bara yang nilainya bisa mencapai sekitar 40.000 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 500 triliun lebih.

"Sudah lebih Rp 500 triliun kalau mau hitungan kayu api.

Nah biaya pembangunan Ibu kota hanya Rp 466 triliun. Kalau mau hasil ekspor itu melebihi rencana pembangunan," tutur Isran.

Ia melanjutkan, penggunaan dana APBN untuk IKN hanya dibatasi sekitar 20 persen atau Rp 100 triliun lebih.

Untuk itu perlu adanya investor agar target dana pembangunan IKN dapat terpenuhi.

"Padahal dalam dana APBN, rencana pemerintah dana itu hanya 20 persen, sekitar Rp 100 triliun," ungkapnya.

Diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan beragam cara untuk menggaet investor masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Diketahui, pembangunan IKN Nusantara hanya dibiayai dari APBN sebesar 20 persen dari kebutuhan total yang mencapai Rp 400 triliun lebih.

Sedangkan sisanya akan dibangun oleh investor.

Pemerintah tengah membahas sejumlah aturan mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian perizinan usaha, dan kemudahan usaha.

Dilansir dari Kontan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa penyusunan aturan tersebut akan selesai pada pertengahan Oktober 2022.

Penyusunan RPP tersebut juga sedikit terlambat dari target yang ditentukan dikarenakan ada hal-hal yang perlu dilakukan sinkronisasi.

Bahlil menyebut, sinkronisasi tersebut termasuk di dalamnya rencana pengenaan Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun.

Menurut Bahlil, tawaran tersebut nantinya akan menjadi umpan untuk menarik investor dan menjadi konsekuensi dalam teori marketing. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved