Berita DPRD Samarinda

Komisi II DPRD Samarinda Ingin Penertiban Kawasan Tepian Tidak Dilakukan Secara Parsial

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Samarinda melakukan penertiban secara menyeluruh di Tepian

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri minta Pemkot bijaksana dalam menertibkan Tepian Mahakam. (TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Samarinda melakukan penertiban secara menyeluruh di Kawasan Tepian Mahakam jika alasannya karena kawasan tersebut termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti dengar pendapat yang digelar Komisi II DPRD Samarinda, Senin (3/10/2022).

Ia sendiri mengatakan bahwa awal mengetahui adanya surat penutupan aktivitas tepian karena adanya laporan dari pedagang ke DPRD meminta untuk hearing.

Baca juga: Wali Kota Samarinda Andi Harun Tinjau Kondisi Jalan dan Drainase di Jalan Pramuka

"Bagaimana mau menyikapi tentang surat edaran tersebut karena surat edaran yang ditandatangani sekretaris kota itu tidak didapatkan oleh DPRD Samarinda secara resmi," ungkap Novi.

Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kota bijaksana dalam menertibkan Ruang Terbuka Hijau.

Dengan tidak hanya menertibkan satu ruas jalan saja, tetapi harus menertibkan semua yang ada di pinggir ruas Sungai Mahakam kalau memang itu kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Baca juga: Tinjau Kawasan Banjir di Gelatik, Walikota Samarinda Berencana Bangun Turap Sepanjang SKM

"Sekarang kalau memang pemerintah kota ingin menertibkan ruang terbuka hijau jangan hanya satu ruas jalan saja jangan hanya Jalan Gajah Mada saja kan ada Marimar, Hotel Harris, dan Big Mall bongkar kita sepakat kalau kita mau menekankan aturan RTH kita harus tidak boleh pilih kasih," ujar Novi.

Ia mengatakan Pemerintah Kota harus Evaluasi menyeluruh dan teman teman dari pedagang mereka terima kalau memang ini akan diatur RTH tapi semua libatkan mereka tidak keberatan untuk itu

"Kami merekomendasikan saja melalui pimpinan untuk mengkaji ulang surat kebijakan ini kan di surat itu jelas RTH harus kita benahi lagi pemerintah harus tau RTH bukan jalan gajah Mada saja ini namanya ada pemilihan tempat itu tidak boleh harus semua," tutupnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved