DPRD Samarinda Nilai Edaran Penertiban Mahakam Harus Ditinjau Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, menilai surat edaran sekretaris daerah Samarinda terkait penertiban Pedagang Kaki Lima Tepian Mahakam dibuat tanpa dasar.

"Bahwa surat itu dikeluarkan tanpa dasar, karena surat itu tidak melibatkan mereka yang melapor," ujar Laila usai dengar pendapat dengan IPTM, Senin (3/10/2022).

Lebih dalam ia menjelaskan duduk perkara sebelum akhirnya surat edaran tersebut dikeluarkan.

Sebelumnya Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) melapor kepada kepolisian bahwa ada tindakan premanisme di kawasan tersebut.

Baca juga: DPRD Samarinda Kawal Penyerapan APBD Perubahan 2022, Berharap Bisa Terealisasi

Kemudian Polsek mengkroscek laporan tersebut ke Pemerintah Kota bahwa laporan IPTM tadi.

Sehingga dari Pemkot melakukan tindak lanjut dan membahas itu dalam sebuah rapat tanpa melibatkan IPTM sebagai pelapor.

"Sumber yang melaporkan itu tidak dilibatkan, harusnya kan mendengarkan sumber langsung tidak hanya dari surat laporan saja," ujarnya.

Akhirnya setelah dua kali mereka rapat di putuskanlah ditutup dengan alasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Padahal menurut Laila alasan tersebut kurang relevan, sebab jika alasannya RTH ada dua tempat yang harus tergusur termasuk Marimar.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Sebut Perda Anjal Gepeng Tidak Berjalan Baik

"Kalau kita mau bicara yang lebih besar lagi, Big Mall, Hotel Harris masuk ke kawasan RTH," ujarnya.

"Tetapi kalau kita bicara UMKM marimar juga masuk UMKM, bahkan lebih parah karena mereka membengun kios-kios itu sudah paling melanggar lagi kalau dikatakan masalah RTH," jelasnya.

Ia berharap pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap surat edaran tersebut.

Terlebih menurutnya Tepian Mahakam adalah icon dari Kota Samarinda.

Sehingga tentu keberadaan wisata kuliner di sana akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. (*)