EKSKLUSIF Tak Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Tepis ada Gap dengan Isran Noor

TRIBUNKALTIM.CO - Pelantikan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim di Ruang Sidang Ballroom Hotel Mercure, Samarinda, pada Senin (12/9/2022) tidak dihadiri Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi.

Bahkan sempat terlontar istilah ‘DPRD Mercure’ dari Isran Noor saat dimintai tanggapan soal pelantikan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim di Hotel Mercure itu.

Ketidakhadiran Gubernur kemudian menjadi isu hangat, dan dinilai masih mendukung Makmur HAPK sebagai pimpinan Karang Paci.

Terkait ini, Hasanuddin Masud mengaku, sedari awal rencana pergantian Ketua DPRD Kaltim, Dewan sudah berkomunikasi dengan Pemprov.

“Itu sekwan dan wakil ketua itu sudah ke sana (Pemprov), tapi saya secara pribadi ya enggak lah. Kan saya ibarat pengantinnya masa saya yang ke sana, panitianya sudah, pak Sekwan itu bolak balik, dia perwakilan Legislatif dan Eksekutif,” kata Hasanuddin Masud dalam talkshow Tribun Kaltim Series dengan tema "Hasanuddin Menyalin Sejarah", di Youtube Tribun Kaltim Official, 27 September 2022 lalu.

Baca juga: EKSKLUSIF - Polemik Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud: SK Menteri tak Keluar jika Melanggar Aturan

Baca juga: EKSKLUSIF - Polemik Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK tak Berpaling, ‘Saya Masih Kuning’

Lalu bakal seperti apa hubungan DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim ke depan, berikut petikan wawancara ekslusif Tribun Kaltim dengan Hasanuudin Masud.

Sejumlah fraksi tidak hadir pada saat acara pelantikan Bapak sebagai ketua DPRD Kaltim kemarin. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut?

Jadi ini, karena sifatnya mendadak ya, dan hanya peresmian saja bukan pengambilan Jadi peresmian pengangkatan ketua dewan yang baru dan pemberhentian dewan yang ketua yang lama.

Jadi tidak terus kuorum 50 + 1 ya cukup satu ketua juga cukup, cuma karena sifatnya ini ya seremonial pengangkatan karena pemberhentian sudah diumumkan di 2021 tahun 1 tahun yang lalu tinggal menunggu SK. Dan SK-nya baru terbit sekarang, ya gitu kira-kira.

Artinya tidak mempengaruhi keputusan politik dari partai-partai lain?

Tidak mempengaruhi, tapi semuanya datang. Alhamdulillah semua datang, dari 55, kalau nggak salah yang hadir itu 29.

Artinya tidak mengganggu kondisivitas dan kekompakan di legislatif?

Alhamdulillah semua baik-baik saja. Pak Makmur juga baik sama kita beliau legowo semuanya diserahkan

. Tapi saya nggak tahu kalau di media ada bahasa (lain), tapi secara internal kami bagus aja. Beliau masih bagian daripada Golkar hingga saat ini, posisi Beliau juga sudah ada di fraksi Golkar hingga saat ini.

Berarti fraksi-fraksi di dewan sendiri tidak ada unsur penolakan ?

Tidak ada, semua fine saja. bagus ya menerima hal yang umumlah ya. PAW kan biasa Pak saya dulu di komisi tiga pindah ke ketua komisi tiga terus saya juga bisa menjadi anggota bias, itu biasa di legislatif, setiap dua setengah tahun itu biasa.

Tapi mengapa kemudian menjadi besar?

Saya juga bingung, ada apa kok ini menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga seolah-olah ada tarik-menarik, bahkan masuk hukum dan sebagainya.

Saya kira ini ini juga jadi pertanyaan kita ya mungkin karena itu tahun-tahun politik ya kan. Jadi bagus juga ini buat Golkar supaya namanya naik-naik terus di media kan jadi promosi juga buat kita.

Gubernur Kaltim tak hadiri pelantikan Bapak sebagai ketua DPRD, dan terkesan masih menganggap Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim?

Ini yang mesti saya cerahkan ya bukan saya luruskan, saya cerahkan. Jadi pak Gubernur sebagai eksekutif bukan melantik Ketua DPR.

Tapi sebagai Mitra yang sejajar ya sepatutnya beliau hadir karena kita kan Apple to Apple pemerintahan daerah itu eksekutif dan legislatif.

Jadi di depan beliau bisa hadir, tapi karena beliau juga ada kesibukan tidak mesti wajib (hadir). Tapi kami wajibkan ada Ketua Pengadilan Tinggi yang melantik. Jadi ketua DPRD dan anggota itu bukan dilantik oleh Gubernur tapi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

SK mendagri itu kabarnya sudah lama sampai di meja Gubernur?

Oh tidak, SK jadi baru di bulan Agustus ya. Kalau enggak salah tanggal 30 Agustus. Pelantikannya kita ingin tanggal 5 atau 6 September.

Tetapi karena waktu itu melihat keadaan kita masih ada kunjungan dan seterusnya sehingga tidak bisa hadir semua akhirnya kita undur di tanggal 12 September.

Jadi hanya tembusan ke Gubernur, bukan sudah lama tapi penyampaian surat-menyurat memang harus diketahui oleh Gubernur sebelum masuk ke Kemendagri karena Gubernur adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Dalam Negeri di daerah.

Selama proses penggantian itu apakah ada komunikasi dari legislatif kepada Gubernur?

Selalu, mekanismenya ada, itu sekwan dan wakil ketua itu sudah ke sana (Pemprov), tapi saya secara pribadi ya enggak lah. Kan saya ibarat pengantinnya masa saya yang ke sana, panitianya sudah, pak Sekwan itu bolak balik, dia perwakilan Legislatif dan Eksekutif.

Setelah pelantikan yang tidak dihadiri Gubernur, bagaimana kemudian hubungan anda sebagai ketua DPRD dengan Gubernur saat ini?

Ya memang, kalau di media ramai seolah ada gap lah. Tapi alhamdulillah ya, kemarin kita (bertemu) di dies natalis Universitas Mulawarman yang ke-60.

Beliau adalah Ketua IKA (Ikatan Keluarga Alumni) Unmul. Kebetulan saya juga pengurus Dewan Pertimbangan IKA Fahutan karena saya alumni Fahutan. Kita ketemu dan saya mewakili lembaga.

Kami berbincang duduk maka membicarakan hal-hal yang ringan-ringan. Bahkan beliau ajak kita ayo kita, makan dan sebagainya. Jadi jauh dari kesan bahwa kita ada gap ya. Kalau masalah politik-politik barangkali tetapi secara personal dan hubungan bagus. Ya saya pikir bagus, Alhamdulillah.

Bagaimana sinergitas antar eksekutif fan legislatif saat ini?

Menurut saya, selama ini tidak ada masalah. Ya, saya itu stylenya beliau. Kalau saya sih menganggap beliau sebagai orangtua dan kita hargai kita hormatilah.

Kita kan baru (dilantik), dan saya belum sempat sowan, tapi sudah direncanakan oleh Pak Sekwan untuk melakukan silaturahim kita sudah ke forkopimda, melaksanakan silaturrahim

Yang ditakutkan masyarakat Kaltim adalah terganggunya sinergitas antara eksekutif dan legislatif?

Saya kira lebih harmonis, karena ada namanya keseimbangannya Apple to Apple antara eksekutif dan legislatif. Jadi, Insya Allah ke depan lebih hangatlah dan saya pikir lebih bagus, Insya Allah. (Tribun Kaltim/Fatimah Annazwa-Bagian 2)