EKSKLUSIF - Polemik Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud: SK Menteri tak Keluar jika Melanggar Aturan

TRIBUNKALTIM.CO - Hasanuddin Masud resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kaltim dalam agenda Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim di Ruang Sidang Ballroom Hotel Mercure, Samarinda, pada Senin (12/9/2022).

Agenda paripurna itu adalah Pengucapan Sumpah/Janji Peresmian Pengangkatan Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Hasanuddin Masud menggeser posisi Makmur HAPK melalui proses pergantian antar waktu (PAW) yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar.

Polemik membayangi pelantikan Ketua DPRD Kaltim yang ditandai dengan perlawanan Makmur HAPK dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

Namun Hasanuddin Masud meyakinkan bahwa pelatikan dirinya sah dan internal Golkar Kaltim baik-baik saja.

“Kontroversi tidak ya, mungkin dari media saja. Kalau internal kami sih fine aja semua regulasi dilakukan tahapannya sudah benar. Cuma memang ada tentu kalau ada yang suka ada yang tidak suka dengan perubahan-perubahan yang ada di internal,” ungkap Hasanuddin Masud dalam talkshow Tribun Kaltim Series dengan tema "Hasanuddin Menyalin Sejarah", di Youtube Tribun Kaltim Official, 27 September 2022.

Baca juga: EKSKLUSIF - Soal Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK: Bukan Saya Selalu Ingin jadi Ketua

Baca juga: EKSKLUSIF - Makmur HAPK Buka-bukaan saat Diminta jadi Ketua DPRD Kaltim oleh DPP Partai Golkar

Pelantikan Hasanuddin Masud berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 161.64-5129 Tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan pengganti Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud.

SK ini dikeluarkan setelah SK Mendagri Nomor 161.64-5128 Tahun 2022 diterbitkan tentang peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

Lalu bagaimana kemudian Hasanuddin Mas'ud menyikapi ‘suara-suara’ sumbang di luar Golkar, simak petikan wawancara ekslusif Tribun Kaltim dengan Hasanuudin Masud berikut ini.

Setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kaltim apa yang bapak lakukan?

Banyak program yang sudah disiapkan, paling utama melanjutkan kebijakan-kebijakan dari ketua kita yang terdahulu (Makmur HAPK). Berikutnya kita melakukan evaluasi supaya ke depannya lebih baik.

Bagaimana hubungan kita dengan eksekutif, karena memang hubungan eksekutif dan legislatif harus langgeng demi untuk masyarakat Kaltim ke depan.

Berarti akan melanjutkan kebijakan dari Pak Makmur ?

Ya, tepat sekali seperti itu.

Ada nggak kebijakan-kebijakan khusus yang dikeluarkan?