IKN Nusantara

Tak Hanya Properti, Skema KPBU Bisa Diterapkan Pada Investasi Lain di IKN Nusantara

Tak hanya properti, skema KPBU bisa diterapkan pada investasi lain di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Tak hanya di sektor properti, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU) juga bisa diterapkan di berbagai sektor investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Diketahui, Kementrian PUPR akan menggunakan skema KBPU dalam pembangunan hunian di IKN Nusantara.

Kementrian PUPR menggandeng investor asal Korea Selatan di sektor properti ini.

Dilansir dari Kompas.com, Kementrian PUPR mengatakan, investor asing berminat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan rumah di Ibu Kota Nusantara.

Ia mengatakan, saat ini, investor dari Korea Selatan menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Yang sudah memajukan semacam data of interest kepada kami, salah satunya itu yang sedang maju itu adalah Korean land and housing Corporation," kata Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Agus Sulaeman dalam konferensi pers di Gedung PUPR, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Ia mengatakan, kerja sama pembangunan IKN dengan investor asing ini menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020.

"Walaupun nanti bulan Oktober ini akan ada Permen khusus terkait dengan KPBU IKN baik dari Permen Bappenas maupun dari PMK Kementerian Keuangan dan peraturan dari LKPP nah memang kalau ada yang bisa pengembaliannya ini nanti akan dilihat di Final Business Case (FBC)," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pembangunan IKN Nusantara dengan skema KPBU akan menyasar semua sektor.

"Semua sektor. Bisa dilihat di dokumen rencana IKN Nusantara," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, investor akan melihat 3 hal utama, sebelum memutuskan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Pertama kepastian hukum, dimana untuk sebuah investasi, memerlukan waktu lama untuk masa pengembalian.

Kedua, adalah return atau tingkat imbal hasil.

"Harus ada pola kerjasama pemerintah-swasta yang mendatangkan return on investment di atas suku bunga acuan, sehingga menarik untuk alternatif investasi," kata Ajib.

Ketiga adalah kemudahan proses dan entry barrier yang minimal dalam proses investasi berjalan.

Jika hal tersebut dapat disediakan pemerintah maka akan menjadi faktor penarik minat investor untuk menanamkan modal di IKN Nusantara. (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved