Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Imbau ASN Tidak Ikut-Ikutan Berpolitik dan Diminta Netral

Menjelang memasuki tahun politik tentunya sudah terlihat gebrakan partai-partai yang tengah menyusun strategi untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengimbau atau mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak ikut-ikutan berpolitik praktis jelang tahun politik dan Pemiku 2024. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menjelang memasuki tahun politik tentunya sudah terlihat gebrakan partai-partai yang tengah menyusun strategi untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang, entah Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi melihat hal ini, mengimbau atau mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak ikut-ikutan berpolitik praktis.

"Jangan sampai ikut-ikutan urusan partai politik, mau wali kota, bupati dari partai apa. Jangan ikut berpolitik," imbau Hadi Mulyadi, Jumat (7/10/2022).

Ditegaskannya, bahwa ada aturan terkait ASN tidak boleh terjun langsung ke dunia politik dalam undang-undang dengan tujuan menjaga netralitas aparatur negara.

Baca juga: Lepas Kontingan POPDA XIV, Wali Kota Samarinda Andi Harun Janjikan Bonus Bagi Peraih Emas

Hal tersebut juga demi menjaga profesionalisme ASN sesuai undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, berbunyi ASN tidak boleh menjadi pengurus parpol.

Melihat tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik, yang mana akan dilaksanakan Pilkada, Pileg dan Pilpres, kontestasi politik juga sudah dimulai pada tahun depan.

"Kalau punya dukungan itu sah-sah saja, cuman tidak berpolitik praktis. Saya juga punya partai, tapi saya tidak boleh memaksakan (untuk mendukung). Silahkan masyarakat menilai," tukas pria yang pernah duduk di legislatif pusat dan daerah ini.

Baca juga: Berapa Tinggi Ariel NOAH? Boriel Selalu Lincah Saat Manggung, Besok Konser NOAH di Samarinda

Jika melihat kebelakang, pada Pilpres lalu, Hadi Mulyadi juga merasakan bahwa dukungan masyarakat terpolarisasi. Hal tersebut bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa, menurutnya.

Padahal, semua calon memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Tetapi, dukungan dan fanatisme yang berlebihan dari pendukung masing-masing Capres pada Pilpres lalu berdampak ke masyarakat.

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Pemkot Maksimalkan Dana CSR dan Baznas untuk Kesejahteraan Guru

"Kalau kita mencintai sesuatu jangan berlebihan, begitu juga kalau membenci, jangan terlalu benci," ungkap Hadi Mulyadi.

Dalam menyongsong pesta demokrasi lima tahunan ini, Hadi Mulyadi juga mengharapkan seluruh masyarakat Kaltim tetap menjaga kondusifitas daerah serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Perbedaan pilihan dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres tidak masalah, karena hal tersebut merupakan demokrasi.

"Namun jangan hanya karena perbedaan pilihan, kita terpecah. Hal seperti ini tidak boleh terjadi, berbeda pilihan itu sah-sah saja, asal jangan membuat kita terpecah. Oleh karena itu tetap jalin dan pererat tali silaturahim antar sesama, ini kunci utama untuk tetap mempertahankan persatuan bangsa ini," pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved